DENPASAR, BALIPOST.com – Berbagai versi data tenaga kerja (naker) migran membuat masyarakat bertanya-tanya tentang keakuratan data pemerintah. Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Ida Bagus Arda, angkat bicara.
Ia menjelaskan, ada dua regulasi yang mengatur tentang pekerja migran Indonesia (PMI) yakni Permenaker No. 10 tahun 2019 dan Permenhub No. 84 tahun 2013. Sesuai Permenaker, data PMI di daerah ditangani Balai Pelayanan Penempatan, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI). BP3TKI secara reguler sudah menyampaikan data PMI yang bekerja di luar negeri.
Data PMI yang berangkat dari Bali berdasarkan data BP3TKI sebanyak 3.984 orang. Sedangkan, jika mengacu regulasi yang kedua yakni Permenhub 84/2013, memang tidak diatur bahwa PMI yang diberangkatkan dilaporkan ke Pemprov.
Untuk menghindari terputusnya data, ia sudah melakukan upaya-upaya seperti door to door, mencari ke agensi yang memberangkatkan tenaga kerja ke luar. Didapatkan datanya sebanyak 11.452 orang. “Kita mencari data agen-agen yang memberangkatkan yang ada di Bali,” imbuhya, Selasa (21/4).
Data BP3TKI ditambah data dari agensi-agensi totalnya 15.434 orang. Namun, tidak menutup kemungkinan tenaga kerja dari Bali banyak yang berangkat dari agen-agen di luar Bali seperti Jakarta dan Surabaya. “Inilah yang menyebabkan datanya berbagai versi dan agak susah. Dan yang bersangkutan pun tidak melaporkan kepada kita,” ungkapnya.
Soal data KPI yang menyebutkan jumlah PMI sebanyak 22.000 orang, ia tidak berani menyalahkan atau membenarkan. Namun setelah ditelusuri, angkanya tidak sebanyak itu bahkan jauh di bawah 22.000 orang. “Sejak setahun lalu angkanya juga dipasang seperti itu. Setelah kita telusuri ternyata datanya tidak sebanyak itu. Tapi setelah kita minta data pendukungnya itu, ya tidak ada diperoleh angka itu bahkan jauh di bawah itu,” ujarnya. (Citta Maya/balipost)
