DENPASAR, BALIPOST.com – DPRD Bali memastikan stok beras cukup dengan mengecek langsung Gudang Bulog di Sempidi, Badung, Kamis (30/4). Pengecekan dilakukan Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry bersama Ketua Komisi II IGK Kresna Budi serta anggota Komisi II yakni A.A. Ngurah Adhi Ardhana, I Ketut Sugiasa, Tjokorda Gede Agung, Grace Anastasia Surya Widjaja, dan Utami Dwi Suryadi.
“Kami ingin pastikan beras cukup stok untuk mengantisipasi, khususnya kebutuhan desa adat dan dinas dalam rangka program bantuan untuk masyarakat terdampak COVID-19 di desa-desa,” ujar Sugawa Korry.
Terlebih, lanjutnya, dengan kebijakan diizinkannya penggunaan Rp 100 juta dari total bantuan dana desa adat untuk jaring pengaman sosial, serta dana desa melalui bantuan non tunai. Maka dalam waktu dekat akan dibutuhkan banyak beras kualitas medium dengan harga terjangkau. “Saya melihat langsung stok di Gudang Sempidi ada 700 ton dan diinfokan untuk seluruh Bali tersedia 8.000 ton lebih,” kata Politisi Golkar ini.
Menurut Sugawa Korry, stok tersebut mencukupi untuk jangka pendek. Namun demikian, pihaknya menyarankan agar stok untuk masa selanjutnya dipersiapkan, karena tipis kemungkinan Bulog Bali mampu mengadakan stok dari panen yang ada di Bali.
Ini karena harga yang ditawarkan Bulog lebih rendah dari harga pasar. “Saya minta agar dikoordinasikan di Bulog untuk kesiapan stok selanjutnya,” jelasnya.
Selain beras, Sugawa Korry mengaku juga mengecek kesiapan stok gula pasir. Saat ini ada sekitar 150 ton dan dalam dua minggu diperkirakan datang lagi 300 ton.
Artinya sudah tidak ada kekhawatiran kelangkaan gula lagi. Dalam situasi seperti sekarang ini, dewan berharap Bulog dan dinas terkait selalu berkoordinasi agar jangan sampai terjadi kekurangan stok minimal.
Sebab, hal ini akan mempengaruhi psikologi pasar. “Apabila kita terlambat mengantisipasi, kondisi seperti itu biasanya dimanfaatkan para spekulan dan masyarakat yang akan dirugikan,” katanya.
Disisi lain, Sugawa Korry mengimbau agar pemberian bantuan kepada masyarakat berupa sembako seperti beras dan lainnya, kemudian memakai dana APBN atau APBD hendaknya jangan dikaitkan dengan politik. Selain itu, agar pemberian bantuan dilakukan secara transparan. (Rindra Devita/balipost)
