NEGARA, BALIPOST.com – DPRD Jembrana membentuk dua panitia khusus (pansus) terkait COVID-19 baik penanggulangan selama terjadinya COVID-19 hingga pasca bencana penyebaran virus. Salah satu yang menjadi perhatian adalah terkait pangan. Melalui Pansus II yang diketuai I Ketut Sudiasa, diharapkan kebutuhan masyarakat Jembrana keseluruhan tercukupi.
“Salah satunya itu (ketersediaan pangan). Untuk saat ini terkait pembagian bantuan ke masyarakat yang sudah mulai dilakukan di desa-desa, ” ujar Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, disela-sela sidak ke sejumlah desa di Kecamatan Jembrana dan Negara, Senin (11/5).
Saat ini keran bantuan bagi masyarakat sudah mulai dialirkan baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa dinas serta desa adat. “Total ada enam sumber bantuan. Dan kita pastikan sudah sesuai sasaran. Kami meminta seluruh kepala desa dan lurah untuk memasang papan pengumuman nama-nama warga yang menerima di tempat strategis di desa. Sehingga secara transparan warga mengetahui, ” tambah Dewan dari Yehembang ini.
Dari sidak yang dilakukan pansus, menurutnya di enam desa yang dikunjungi hampir sebagian besar mencapai 70 persen dari total jumlah KK di desa. Artinya sudah hampir semua menyeluruh warga, kecuali yang memang benar-benar mampu.
Desa Kelurahan dan Satgas yang terbentuk di masing-masing desa menurutnya juga diharapkan mampu memberikan informasi yang benar terkait bantuan-bantuan ini baik dari pusat, provinsi, kabupaten hingga desa. Sehingga tidak ada salah persepsi, karena masing-masing bantuannya tidak selalu dalam bentuk sembako.
Disinilah nantinya pansus akan berperan ikut melakukan pengawasan dan memberikan masukan ke pemerintah daerah. Termasuk ketika nantinya Pandemi COVID-19 mereda dan memasuki penanggulangan pasca-covid.
“Yang perlu menjadi perhatian nanti adalah pemulihan pasca-covid. Tentu akan lama dan disini kita pastikan bagaimana memulihkan perekonomian dan stok pangan masyarakat aman,” tambah Sri Sutharmi.
Ditanya terkait stok ketersediaan pangan khususnya beras, dari pemantauan DPRD dan Dinas terkait, di Jembrana masih aman. Sehingga tidak sampai masyarakat harus mengkonsumsi makanan pokok diluar beras seperti ketela atau jagung karena dampak COVID-19 ini. Hal ini pulalah yang menjadi atensi dan tugas Pansus nantinya khususnya pansus ketahanan pangan.
Sedangkan satu pansus lainnya dibentuk untuk membahas terkait LKPJ Bupati terkait COVID-19. Baik itu penanganan PMI (pekerja migran Indonesia), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), positif COVID-19 dan alokasi serta realisasi anggaran Covid. Pansus I ini diketuai Ida Bagus Susrama. (Surya Dharma/Balipost)
