TABANAN, BALIPOST.com – Wabah pandemi COVID -19 mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat. Pasalnya, masa pandemi ini dipastikan memerlukan waktu cukup lama. Masyarakat pun akan kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok karena sudah tidak bekerja dalam waktu cukup lama. Sementara produksi petani juga sulit terserap karena ekonomi lesu. Hal ini menjadi perhatian DPRD Tabanan dan eksekutif yang mengelar rapat kerja membahas tentang jaring pengaman sosial, Senin (11/5).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga menghadirkan seluruh ketua komisi dan ketua fraksi dan beberapa anggota membahas tentang jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID -19. Dirga berharap bantuan sosial kepada masyarakat dapat segera terlaksana dan tetap guna serta tepat sasaran. “Masyarakat saat ini sudah sangat membutuhkan bantuan terutama mereka yang pekerja harian sudah sangat merasakan dampaknya dan harus segera mendapatkan perhatian,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PDIP I Nyoman Arnawa yang berharap bantuan pada masyarakat terdmpak agar segera direalisasikan baik yang bersumber dari pusat, provinsi maupun daerah. Namun demikian hendaknya masyarakat penerima bantuan harus di data dengan baik sesuai dengan kondisi riil di masyarakat. “Bantuan harus segera diturunkan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Untuk mempertahankan ekonomi rakyat saya sangat setuju dengan membeli hasil pertanian masyarakat oleh pemda karena membantu perputaran ekonomi di masyarakat,” terangnya..
Anggota dewan lainnya, IGN Omardani menilai penanganan COVID -19 di Tabanan sudah berjalan baik. Selanjutnya yang harus dipikirkan penanganan pasca COVID -19. Menurut Omardani yang harus disiapkan seperti ketahanam pangan minimal sampai bulan Desember harus tercukupi. Musim panen petani kesulitan menjual hasil panen. “Solusinya bisa denga pasar murah ditempat yang tidak mempunyai komoditi tertentu sehingga pruk petnai terserap sesuai kebutuahn masyarakat,” ucapnya.
Dibidang ekonomi harus memperhatikan lamanya wabah COVID -19 ini yang akan berdampak sangat serius pada perekonomian masyarakat. Pemerintah agar mampu menyiapkan pasar agar ekonomi masyarakat bisa jalan. Sementara itu semua lapisan masyarakat terdampak COVID -19 termasuk masalah Kesehatan. “Apakah ada jaminan biaya berobat digratiskan untuk masyarakat dalam beberapa bulan sampai perekonomian pulih,” tanyanya.
Ketua komisi I Putu Ekaputra Nurcahyadi menyoroti BLT di tingkat desa. Menurut dia , realisasi BLT nampaknya masih menunggu regulasi. Sementara masyarakat sangta membutuhkan bantuan. Untuk itu, pihakny berharap cadangan pangan dapat segera direalisasikan. “Masyarakat sudah sangat butuh bantuan, namun pemberian batuan juga jangan sampai melanggar aturan, harus dibuatkan regulasi dengan segera. Namuan masyarakat harus tetap diedukasi,” tandasnya.
Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Tabanan I Wayan Miarsana sependapat dengan dewan terkiat bantuan ssoial pad amasyarakat. Semua persediaan kebutuhan pokok masyarakat harus dikeluarkan untuk batuan sosial saat ini, apalagi wabah berlangsung lama. “Bupati sudah mengeluarkan himbauan agar bantuan sosial dikoordinasinakan agar tidak tumpang tindih, dobel atau ada yang tercecer. Optimalkan bantuan dari kementerian social,” tandasnya.
Dalam penanganan COVID -19 dan paska wabah, Miarsana menjelaskan, kalau Pemkab sudah melakukan beberapa pendekatan.Pendekatan bidang kesehatan dengan mengoptimalkan Langkah-langkah mencagah penyebarana COVID -19 lebih luas. Apalagi di Tabanan saat ini paling sedikit terindikasi positif. Namun demikian pemkab tetap melakukan penyediaan sarpras dan pelayanan optimal di BRSU Tabanan maupun di RS Nyitdah.
Pendekatan ekonomi, melalui pemanfaatan pekarangan warga dengan menyediakan bibit, pupuk dan sosialisasi dengan biaya perKK Rp 60 Ribu. Pemberdayaan lele untuk masyarakat melalui ember dengan biaya mendapatkan anggaran Rp 200 Ribu. Mengajak petani memproduksi hasil pertanian untuk ketahanan pangan serta menjamin pasar hasil dari petani melibatkan ASN membeli hasil petani Rp 100 Ribu dari pemotongan lima persen tunjangan. Pendekatan jaring pengamanan sosial, Pemkab Tabanan membangun jaring sosial dengan 6 program yakni pembagian sembako, subsidi kepada masyarakat, membuat kebijakan strategis pemberian kredit berupa sembako, melaksanakan pasar murah. (Puspawati/Balipost)
