GIANYAR, BALIPOST.com – Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu banyak menuai keluhan masyarakat Gianyar. Pencairan BLT di nilai tidak tepat sasaran. Banyak warga dalam ekonomi mampu justru menerima BLT. Mulai dari yang memiliki mobil, sampai warga yang masih bekerja di BUMN justru menerima BLT. Bahkan, keluhan ini langsung disampaikan ke DPR RI I Nyoman Parta Selasa (12/5).
Politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati itu mengaku menerima cukup banyak keluhan terkait pencairan BLT. Ia mendapat keluhan tersebut langsung lewat pesan WhatsApp. Diungkapkan, penerima BLT di Gianyar dominan dari kalangan berada, memiliki mobil hingga rumah mewah, jelasnya.
Sumber yang mengeluhkan hal itu juga merinci nama-nama orang yang menerima BLT tersebut. Nama-nama yang dimaksud tersebut hidup berkecukupan. Petugas yang berwenang diminta agar langsung turun melihat kebenaran kelayakan untuk mendapat BLT. Sementara itu Nyoman Parta sendiri mengaku masih akan mengumpulkan data dan melakukan pengecekan terkait BLT.
Selain itu ada juga yang salah nama, seperti I Wayan Rajin. Rajin yang merupakan pemegang Kartu Keluarga (KK) tidak mampu salah nama. Di KK Rajin tertulis I Made Rajin. Sehingga Rajin tidak memperoleh bantuan karena salah nama. Parta mengaku juga akan menelusuri kekeliruan tersebut. Untuk kasus Rajin yang salah nama di KK, Parta berharap ada solusi. “Siapapun namanya, kan bisa dibuatin keterangan. Jangan karena salah penulisan, jadinya tidak dapat. Yang mengetik itu kan pemerintah. Masak korbannya rakyat,” tegas Parta.
Sementara Lurah Beng, Putu Pradana, mengaku nama-nama penerima BLT itu turun dari pusat. Pihaknya sendiri awalnya menerim 285 KK penerima BLT. “Dari jumlah itu, kami sisir. Mana PNS, mana TNI/Polri, yang mana sudah meninggal. Kami hanya sebatas itu saja,” ujarnya.
Hasil penyisiran yang dilakukan, akhirnya diperoleh nama 201 KK. Namun setelah tahap pencarian yang dapat hanya 163 KK. ” Itu pun yang terkonfirmasi cuma 163. Sisanya kami tidak tahu, karena itu dari Kementerian,” tandasnya.
Secra terpisah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, Anak Agung Putri Ari, justru mengaku untuk data BLT diterima dari desa maupun kelurahan. Pihaknya kemudian menginput data tersebut ke sistem. “Kami sudah minta dan input ke sistem informasi kesejahteraan sosial. Kami dapat data dari desa. Kami hanya menginput usulan dari desa,” ujarnya.
Pencarian BLT tersebut, diberikan kepada warga terdampak Covid-19 sebesar Rp 600 ribu per KK. Diberikan selama tiga bulan. Yakni April, Mei, Juni. Disinggung terkait adanya kekeliruan, Kadisos mengaku tidak tahu menahu. “Itu semua dari pusat. Kami hanya mengusulkan. Keputusan dari Kemensos,” tandasnya. (Manik Astajaya/Balipost)
