BANGLI, BALIPOST.com – Pemkab Bangli semestinya menempatkan sektor pertanian sebagai primadona dan prioritas utama dalam pembangunan ekonomi di Bangli. Disertai dengan keberpihakan terhadap anggaran bidang pertanian.
Sebab sektor tersebut memberikan kontribusi hampir sepertiga dari total nilai tambah yang dihasilkan. Hal itu disampaikan Fraksi Partai Demokrat dalam pemandangan umumnya terhadap LKPJ Bupati Bangli atas pelaksanaan APBD 2019 yang disampaikan pada rapat paripurna di DPRD Bangli, Kamis (14/5).
Demokrat juga mendorong Pemkab Bangli untuk berkreasi dan berinovasi dalam rangka memacu pembangunan mengingat masih rendahnya pembiayaan pembangunan dari pendapatan asli daerah. Dalam memacu pembangunan diperlukan juga perjuangan semaksimal mungkin untuk mendapatkan kebijkan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat.
Sementara itu, Fraksi PDIP dalam pemandangan umumnya menyoroti soal belum akuratnya data yang disiapkan Pemkab Bangli dalam rangka pelaksanaan program pembangunan. Contohnya data ruas jalan yang disediakan sering berubah, data penduduk berpenghasilan rendah dan KK miskin yang juga belum valid.
Menurut Fraksi PDIP, target kinerja pembangunan di Kabupaten Bangli bisa diukur dengan berlandaskan ketersediaan data-data yang akurat. Selain soal data, dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar, Fraksi PDIP juga memandang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangli belum dilakukan secara terintegrasi antara pihak-pihak yang terkait.
Sebagai salah satu contoh, yakni penyelesaian banjir di Kota Bangli. Sepatutnya penyelesaian banjir terintegrasi antara Bappeda sebagai perencana dan Dinas PU sebagai leading sektornya, PLN terkait instalasi listriknya dan PDAM dengan sambungan air minumnya, pemerintah provinsi terkait jalan sebagai kewenangannya dan BLH terkait pertamannya.
Menanggapi pemandangan umum yang dismpaikan fraksi-fraksi DPRD Bangli, khususnya soal pembangunan sektor pertanian, Sekda Bangli Ida Bagus Giri Putra menyampaikan, kemampuan keuangan daerah sangat kecil. Dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) telah berupaya mengakses sumber-sumber anggaran di luar APBD Bangli. Seperti pengajuan E-Proposal ke Kementerian dan pengajuan BKK Provinsi melalui aplikasi selaras.
Terkait penyiapan data yang belum akurat seperti ruas jalan yang selalu berubah, disampaikan bahwa Pemkab Bangli telah berupaya mendata ulang jalan yang ada. Baik jalan berstatus provinsi maupun jalan kabupaten serta penambahan jalan-jalan desa baru yang dibuat menggunakan dana ADD yang diserahkan ke Kabupaten.
Mengenai strategi Pemkab dalam peningkatan PAD, dilakukan melalui instensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD khususnya di pemanfaatan teknologi informasi Dinas Kominfosan (retribusi). Seperti dengan telah melakukan revisi terhadap Perbup pemetaan tower dan rertibusi yang masih dalam proses.
Saatt ini juga sudah dibuat aplikasi pemetaan tower berupa website yang diberinama SITOBANG dan sudah selesai. Serta pemetaan obyek-obyek pariwisata bekerjasama dengan BPD melalui penerapan E-Tiket. (Dayu Swasrina/balipost)
