TABANAN, BALIPOST.com – Perihal kekurangan guru terutama guru negeri untuk SD di daerah pelosok selalu menjadi persoalan klasik di dunia pendidikan di Tabanan. Pasalnya, masih ada sekolah yang hanya kepala sekolahnya yang PNS, selebihnya guru kontrak dan guru honor.
Persoalan ini belum ada solusinya, karena pengangkatan guru terbatas. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh DPRD Tabanan dalam rapat kerja belum lama ini adalah regrouping sekolah. Seperti disampaikan anggota komisi IV asal Dapil Baturiti I Nyoman Suadiana.
Ia menyebutkan banyak SD di pelosok yang kekurangan guru. Bahkan, kata dia, ada sekolah hanya ada satu guru PNS. Selebihnya adalah guru kontrak dan guru honor.
Untuk itu , pihaknya berharap Disdik melakukan pemerataan guru untuk pemerataan kualitas Pendidikan siswa sampai ke pelosok. Dikatakan, banyak guru PNS yang diangkat tidak mau ditempatkan di desa. “Saya kira perlu pemerataan guru sampai ke pelosok,” pintanya.
Hal senada disampaikan Ketua komisi IV I Gusti Komang Wastana. Menurut dia, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tabanan, perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pengajar atau guru.
Diakui, banyak sekolah yang kekurangan guru, khususnya PNS. Kebanyakan sekolah terutama di pelosok diisi guru kontrak dan guru honor. “Pemerataan kualitas Pendidikan juga harus diimbangi dengan ketersedian SDM guru yang andal, maka perlu ada penambahan guru,” tandasnya.
Hanya saja diakui, pengangkatan guru negeri sangat terbatas, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan guru yang standar di setiap sekolah. Salah satu yang mungkin dilakukan, regrouping sekolah-sekolah terutama yang siswanya sedikit.
Usulan itu mendapat respons positif Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tabanan I Nyoman Putra. Ia mengakui di Tabanan banyak kekurangan guru. Apalagi di 2022 akan banyak guru Inpres yang akan pensiun sehingga memperparah kondisi kekurangan guru, khususnya SD di Tabanan.
Solusi jangka pendek yang bisa dilakukan yakni melakukan regrouping dua atau tiga sekolah di satu desa. Dengan demikian gurunya bisa disatukan sehingga kekurangan guru bisa ditanggulangi.
Selain itu dana BOS yang sebelumnya terpencar di dua atau tiga sekolah juga bisa dijadikan di satu sekolah, sehingga lebih efisien. “Kami sepakat untuk regrouping sekolah jadi salah satu solusi mengatasi kekurangan guru,” tandas Putra. (Puspawati/balipost)
