DENPASAR, BALIPOST.com – Bali belum saatnya melakukan kompromi dalam pencegahan COVID-19. Langkah tegas dan ketat harus menjadi pilihan.
Pertimbangan membuka mobilitas orang via bandara dan pelabuhan untuk akses ekonomi belum saatnya dilakukan. Saran ini dilontarkan pakar kesehatan publik I Ketut Swarjana, S.KM., M.Ph., Dr.PH. kepada Bali Post, Selasa (18/5).
Menurutnya, akhir-akhir ini Bali sudah berada di jalur yang tepat mengendalikan pandemi COVID-19. Apalagi, langkah itu dilakukan dengan melibatkan peran aktif dari desa adat, serta pemberlakuan PKM di Denpasar.
Ini terbukti dari penambahan jumlah kasus yang sangat lambat dan jumlah kematian yang rendah dibandingkan dengan provinsi lain. “Sangat disayangkan jika kebijakan pusat melonggarkan migrasi manusia, jelas akan berpengaruh pada Bali. Ini harus dijawab oleh Bali dengan tetap tegas dan ketat mengawasi mobilitas orang. Ini ancaman baru bagi Bali,” ujarnya.
Turunnya kebijakan melonggarkan sektor transportasi akan menjadi ancaman baru bagi Bali yang sejak tiga bulan ini dikenal memiliki disiplin yang bagus. Menurut pakar ilmu kesehatan masyarakat lulusan S-3 di Thailand ini, pelonggaran ini akan membuat Bali makin banyak dituju orang.
Padahal, semua orang belum tahu kondisi sebenarnya di Bali. Ia menegaskan, data jumlah kasus tidak bisa dijadikan rujukan atau tolok ukur keberhasilan pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
Bisa jadi ini seperti fenomena gunung es — the iceberg phenomenon. Artinya, yang nampak adalah jumlah kasus yang hanya sedikit (di atas permukaan air), padahal sebenarnya jumlah kasusnya jauh di atas itu (di bawah permukaan air) jika dilakukan pemeriksaan rapid test maupun swab secara lebih luas.
Swarjana mengingatkan, pemerintah dan masyarakat Bali tidak boleh terlena dengan sanjungan pemerintah pusat akan keberhasilan Bali dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sebaliknya harus semakin bekerja keras agar Bali secepatnya terbebas dari COVID-19.
Saat ini pemerintah pusat justru melonggarkan pergerakan orang dengan membuka kembali penerbangan dan transportasi lainnya, walaupun tetap diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Namun, pada praktiknya masih ada banyak kelemahan dalam penerapannya di banyak tempat di Indonesia.
Ini bisa memicu lebih masifnya penyebaran COVID-19. “Tetapi apa pun itu, Bali memang harus tunduk dengan keputusan pemerintah pusat, namun Bali harus menyiasatinya demi keamanan Bali,” tegasnya.
Ia menyarankan, sebaiknya Bali tidak terpengaruh alias ikut-ikutan melonggarkan semua upaya pengetatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang sudah berjalan lumayan baik, terutama dengan melibatkan desa adat. Kemudian, tetap memastikan orang-orang yang memasuki Bali untuk sementara ini adalah yang memiliki keperluan terkait logistik, keamanan, kesehatan, tugas sangat penting dari pemerintah, atau hal lainnya yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda sama sekali.
Semua penumpang yang baru tiba di bandara maupun pelabuhan laut tidak cukup dengan rapid test dan tidak cukup dengan hanya menunjukkan surat bebas COVID-19. Tetapi, sebisa mungkin dengan swab (PCR), sehingga betul-betul dapat dipastikan orang yang masuk Bali bukan carier (pembawa virus).
Swarjana menambahkan, pastikan semua orang yang masuk kategori ODP maupun OTG agar mendapat pengawasan melalui karantina ketat, sehingga tidak ada potensi menularkan ke orang lain, termasuk ke petugas maupun keluarga. Hal ini penting terutama bagi PMI (pekerja migran Indonesia) yang membandel atau tidak disiplin selama masa karantina.
Makanya, ia memandang penting sinergi antara pemerintah baik itu gugus tugas, aparat keamanan, dinas kesehatan, puskesmas, dengan desa adat harus lebih diperkuat lagi, sehingga memiliki kesatuan arah dalam penerapan di lapangan. Terutama terkait dengan penggunaan masker, cuci tangan, physical distancing, termasuk kegiatan di masyarakat yang melibatkan banyak orang agar ditunda atau sangat dibatasi.
Khusus di pasar tradisional, katanya, pastikan rapid test dilakukan dan jika reaktif lanjutkan dengan swab. Pastikan semua orang yang ada di pasar menggunakan masker dan ada sarana cuci tangan di depan pasar.
Wajibkan penggunaan masker dan cuci tangan bagi semua pengunjung pasar. Termasuk bagi pedagang yang masih membandel tidak disiplin menggunakan masker, karena banyak masker digunakan tetapi dipasang di dagu dengan berbagai alasan. (Sueca/balipost)
