BANGLI, BALIPOST.com – DPRD Bangli mengeluarkan sejumlah rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bangli Tahun Anggaran 2019. Salah satunya dalam hal pengelolaan belanja daerah. DPRD meminta Pemkab lebih mengedepankan belanja yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Dalam rekomendasi yang ditandatangani Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar tersebut, DPRD Bangli juga meminta Pemkab untuk mengoptimalkan realisasi belanja daerah agar disesuaikan dengan program kerja yang telah ditetapkan. Di samping itu, upaya untuk mengurangi ketergantung terhadap pemerintah pusat dan mengurangi timbulnya kesulitan dalam perencanaan daerah, perlu dilakukan dengan meningkatkan PAD.
Dalam hal lainnya, DPRD Bangli juga memberikan masukan kepada Pemkab agar jangan sampai terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) diakibatkan karena ketidakmampuan dalam merealisasikan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
Ada beberapa catatan strategis lainnya yang juga diberikan DPRD Bangli untuk ditindaklanjuti Pemkab. Dalam bidang pendidikan, sesuai misi pembangunan kabupaten Bangli dalam rangka mwujudkan pemerintah yang bersih, demokrasi dan efisiien salah satunya dilaksanakan dengan penguatan sistem inovasi dan pengembangan IPTEK stategis daerah. Diharapkan ini dilakukan ke masing-masing sekolah sehingga mutu pendidikan di Bangli untuk setiap jenjang pendidikan dapat merata dengan baik.
Dalam bidang kesehatan, DPRD Bangli mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai Pemkab dalam hal memperluas askes layanan masyarakat. Meski demikian, tetap disarankan agar menggalakan penyuluhan-penyuluhan kesehatan dan meningkatkan peran serta masyarakat dengan kerjasama lintas sektor untuk mengaktifkan kembali posyandu. Sehingga ini dapat menekan dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
Dalam rangka mewujudkan program ketahanan pangan dan mempertahankan predikat sebagai lumbung pangan dalam arti luas, perlu dilakukan beberapa hal. Diantaranya pembangunan ekonomi di Bangli agar semestinya menempatkan pembanguan sektor ketahanan pangan sebagai primadona dan prioritas utama dengan keberpihakan terhadap anggadan bidang pangan.
Di bidang pariwisata, Pemkab diminta mengoptimalkan pengelolaan pariwisata. Mngingat sejauh ini sektor pariwisata memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Di bidang ekonomi kerakyatan, DPRD meminta Pemkab agar memfasilitasi pemasaran produk unggulan koperasi dan UMKM melalui kegiatan pameran. Disamping itu agar didukung dengan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi dan UMKM di bidang managemen kewirausahaan dan penguasaan teknologi. Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, DPRD meminta Pemkab agar melakukannya secara terintegrasi dengan pihak-pihak terkait.
I Wayan Diar dihubungi Selasa (19/5) mengatakan setelah ditandatangani rekomendasi DPRD Bangli tersebut segera dikirim kepada Bupati Bangli. Kata dia, rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah pihaknya melakukan pembahasan secara internal atas LKPJ yang disampaikan Bupati dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. (Dayu Rina/Balipost)
