DENPASAR, BALIPOST.com – Kepala Disdikpora Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengatakan, sekolah negeri selama ini sudah mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) nasional dan daerah, serta tidak memungut SPP. Sedangkan sekolah swasta memang hanya menerima BOS nasional, yakni Rp 1 juta per siswa SMA/tahun dan Rp 1,5 juta per siswa SMK/tahun.
Oleh karena itu, Gubernur membantu bantuan sosial tunai untuk pengganti biaya SPP selama tiga bulan di sekolah swasta dalam kaitan penanganan dampak COVID-19. “Sebenarnya dari APBD sudah membantu BOS daerah, Pergub juga sudah turun. Hanya saja, karena situasi pandemi jadi semua dana dirasionalkan sehingga BOS daerah untuk sekolah swasta belum cair,” paparnya.
Boy berharap anggaran BOS daerah untuk sekolah swasta sekitar Rp 60 miliar bisa dipasang lagi pada APBD Perubahan 2020 agar dapat segera dicairkan. Di sisi lain, pihaknya akan kembali melakukan pendekatan dengan yayasan sekolah swasta agar tidak buru-buru menutup pendaftaran sebelum pengumuman PPDB sekolah negeri.
Sementara untuk daya tampung SMA/SMK negeri dan swasta di Bali sebetulnya berlebih jika dibandingkan lulusan SMP. Tapi jika peserta didik hanya mengejar sekolah negeri saja, maka daya tampung menjadi defisit hingga 20 ribu lebih. “Tahun ini, ada 5 sekolah baru yang dibangun. Yakni 2 sekolah di Denpasar, 2 di Karangasem dan 1 di Buleleng,” katanya.
Menurut Boy, sekolah baru itu adalah SMA Negeri 9 di Denpasar Timur yang akan diujicoba sebanyak 3 rombongan belajar (rombel). Lantaran belum ada fisik sekolah, selama 6 bulan ke depan akan ditampung di SMA Negeri 6.
Kemudian, SMA Negeri 10 di Denpasar Selatan yang akan diujicoba 4 rombel dan sementara ditampung di SMA Negeri 5.
Di Karangasem, ada SMA Negeri 1 Abang dengan 4 rombel yang sementara ditempatkan di SMK Negeri 1 Abang dan SMK Negeri 2 Kubu yang sementara dititip di SMK Negeri 1 Kubu. Terakhir, SMK Negeri Satu Atap (Satap) Tejakula yang merupakan transformasi dari SMA Negeri Satap Tejakula. “Kita siapkan guru, kepala sekolah berbeda. hanya fisiknya yang belum ada,” imbuhnya.
Terkait PPDB, lanjut Boy, nantinya dilaksanakan secara online. Kecuali bagi orangtua atau siswa di desa terpencil yang tidak tersentuh internet, bisa datang langsung ke sekolah dan mendaftar lewat Posko PPDB di sekolah.
Demi kelancaran sistem pendaftaran, verifikasi hingga pengumuman secara online, operator di sekolah saat ini sedang diberi pelatihan selama lima hari terkait aplikasi. (Rindra Devita/balipost)
