DENPASAR, BALIPOST.com – Walau pandemi COVID-19 belum mereda, BNNP Bali tetap melaksanakan program-program kerjanya dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pada Rabu (3/6) dilaksanakan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Kegiatan itu diikuti perwakilan instansi terkait secara virtual.
Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa, S.H., menyampaikan BNNP Bali sudah memulai penandatanganan komitmen bersama Kepala BNN dan seluruh pegawai menuju WBK serta WBBM pada Agustus 2019. Menindaklanjuti program tersebut, BNNP Bali mendeklarasikan kesiapan mewujudkan WBK serta WBBM yang akuntabel dan profesional. “Dengan komitmen dan kapasitas yang ada, kami siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Bali,” ujarnya.
Brigjen Suastawa mengungkapkan, pemberantasan korupsi merupakan upaya meningkatkan kinerja. Tidak hanya demi mewujudkan reformasi birokrasi di BNNP Bali, akan tetapi sudah menjadi keharusan yang utamanya untuk dapat memenuhi harapan serta aspirasi masyarakat di dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).
Dengan pencanganan zona integritas yang diiringi keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, BNNP secara sungguh-sungguh dan konsekuen diharapkan ada perbaikan dan perubahan nyata di masa yang akan datang sebagai sebuah landasan yang kokoh. Selain itu terwujudnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat Bali. “Berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi indikator utama program pencegahan korupsi yang seiring dengan program percepatan reformasi birokrasi, BNN Provinsi Bali terus berupaya mengimpelentasi dan memenuhi enam unsur indikator penunjang,” ucap mantan Direktur Binmas Polda Bali ini.
Enam indikator penunjung itu adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayaan publik. Itu semua menjadi output dari birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan bersifat melayani.
Jenderal bintang satu asal Desa Gulingan, Mengwi ini mengungkapkan, pihaknya memiliki inovasi layanan unggulan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yaitu website pelayanan www.sigapbnnpbali.com, BNNP menyama Bali yaitu BNNP mendatangi dan menyampaikan langsung ke masyarakat, Bali ngopi bareng BNNP Bali yaitu ngobrol pintar barsama BNNP Bali (talkshow).
Ada juga BNNP terpadu yaitu BNNP Bali bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali membuka pelayanan terpadu SKHPN ekspress yaitu penerbitan surat hasil pemeriksaan narkotika dalam waktu 15 menit setelah pemeriksaan. Besuk tahanan online yaitu besuk tahanan dengan fasilitas video call. “Inovasi pelayanan ini merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Saya mengharapkan bahwa apa yang kita laksanakan pagi ini hendaknya menjadi penyemangat untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan KKN, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang tentunyan didukung dengan pengawasan yang konsisten dan obyektif,” kata mantan Kapolres Nunukan, Kalimantan Utara.
Di tengah pandemi COVID-19, menurut mantan Wakapolres Gresik, Jawa Timur ini, menegaskan tidak menyurutkan semangatnya dan komitmen meningkatkan kepercayaan publik terkait kinerja serta pelayanan BNNP Bali bersama jajarannya. Pihaknya juga siap membantu menyukseskan kebijakan pemerintah yaitu era baru.
Pihaknya tetap memberikan pelayanan publik yang maksimal dengan sistem online sehingga memudahkan masyarakat dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. “Berdasarkan hasil penelitian LIPI dan UI, Provinsi Bali masuk urutan 26 pengguna narkoba dengan prevalensinya 15 ribu orang. Walau termasuk rendah, kami bersama Polda Bali dan instansi terkait harus menemukan orang-orang tersebut,” ujarnya. (Kerta Negara/balipost)
