DENPASAR, BALIPOST.com – Di tengah turunnya kinerja ekonomi, ada kabar baik yang muncul dari sektor pembayaran. Covid-19 secara tidak langsung mendorong percepatan perilaku masyarakat go digital karena masyarakat terpojok dalam kondisi yang mau tidak mau, harus meningkatkan akseptasi digitalisasi.
“Masyarakat banyak yang beralih menggunakan pembayaran digital. Ini tercermin dari peningkatan pembayaran menggunakan QRIS dan sarana digital lainnya seperti internet banking, mobile banking dan lebih lanjut kita lihat juga pembatasan sosial yang dilakukan di beberapa daerah selama pandemi ini juga berpengaruh pada industri digital di Indonesia,” ujar Asisten Gubernur Bank Indonesia, Kepala DKSP Filianingsih Hendarta, Kamis (4/6) pada saat ebinar “What can Bali’s Tourism Industry Di with Digital Payment in the New Normal Era”.
Penggunaan layanan digital secara umum meningkat signifikan. Perdagangan melalui platform e-commerce meningkat 69 persen dengan pola pembelian produk yang berubah. Produk essential (kebutuhan dasar) dari offline menjadi online, pola pembelian yang awalnya 1 – 2 item berubah menjadi beberapa item, dan satu item bisa dibeli dalam jumlah yang banyak.
Layanan kesehatan online meningkat 41 persen, khususnya pada konsultasi online dan layanan pesan obat. Tapi ada juga penggunaan layanan transportasi digital cenderung turun karena pembatasan aktivitas masyarakat dan pelarangan ojek online. Namun pembatasan tersebut disiasati dengan antar jemput barang yang dibeli secara online. Tentunya kerjasama multisektor dan kolaborasi penggunaan sarana digital ini diharapkan tetap mampu menopang laju turunnya kegiatan usaha tersebut.
Selain itu, sejalan dengan program pemerintah pusat dan daerah yaitu pemulihan ekonomi nasional, ia meyakini secara bertahap industri jasa dan perdagangan termasuk toko, mall, pariwisata, perhotelan akan mulai dibuka secara bertahap.
Menurutnya, momentum pemulihan ekonomi nasional ini perlu diambil dan perlu disikapi dengan bijak, mindset dan pola transaksi masyarakat yang telah mengalami percepatan perubahan telah terbiasa dilakukan masyarakat karena di era Covid-19 telah terbentuk customer experience menuju digitalisasi. “Ini yang perlu kita ambil dan kita dorong karena mereka sudah terbiasa menggunakan layanan digital dan serba online dan non tunai,” pungkasnya.
Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran baik di kantor pusat maupun di kantor perwakilan dikatakan akan merespon perkembangan yang terjadi. BI senantiasa berupaya untuk menjadikan sistem pembayaran yang efisein dan efektif sebagai saluran aktivitas ekonomi dengan mengacu pada dimensi prinsip utama kebijakan SP (Sistem Pembayaran) yaitu cemumuan (cepat, mudah, murah, aman dan andal) dengan titik berat pada aspek kesehatan, higienitas dalam bertransaksi.
Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menyampaikan hal sama yaitu terjadi peningkatan transaksi non tunai. Saat ini porsi penggunaan transaksi non tunai telah mencapai 92 persen dengan penggunaan terbanyak menggunakan platform ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan mobile banking. Sementara penggunaan alat pembayaran QRIS belum terlalu banyak karena penggunaan QRIS harus bertemu antara pembeli dan penjual. “Pertumbuhan paling tinggi dicatatkan mobile banking,” imbuhnya. (Citta Maya/Balipost)
