BANGLI, BALIPOST.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangli merencanakan rapid test seluruh jajarannya di tingkat kecamatan dan di tingkat desa/kelurahan. Hal itu untuk memastikan seluruh jajarannya dalam keadaan sehat saat melakukan tugas pengawasan Pilkada Bangli yang direncanakan berlangsung Desember mendatang .
Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli I Nengah Purna, untuk melaksanakan rapid test pihaknya akan bersurat kepada Bupati Bangli agar membantu anggarannya, katanya, Selasa (9/6).
Kata dia, anggaran yang diberikan Pemkab tidak memungkinkan lagi disisir untuk membiayai pelaksanaan rapid test. “Sudah tidak mungkin. Sudah luar biasa rasionilisasinya,” ujarnya.
Anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan rapid test mencapai Rp 200 juta. Rapid test dilakukan terhadap 654 orang, terdiri dari 12 orang pengawas tingkat kecamatan, 72 orang pengawas di tingkat desa, serta 570 orang pengawas tempat pemungutan suara (PTPS).
Purna mengatakan, rapid test merupakan inisiatif pihaknya sebagai penyelenggara. Hal ini bertujuan, dalam melaksanakan tugas tidak ada keraguan. “Memang sampai hari ini belum ada kewajiban/surat resmi terkait rapid test. Tapi kami kira jika jajaran kita sudah terbentuk pasti hal tersebut menjadi pertimbangn atau keharusan,” jelasnya.
Dalam melakukan tugas pengawasan saat Pilkada nanti, Bawaslu Bangli juga menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), Bawaslu sudah merasionalisasi dan mengoptimalisasi anggaran yang ada. Beberapa kegiatan yang bersifat konvensional seperti rapat telah dialihkan dalam bentuk daring. Dari hasil penghematan itu kemudian dipakai untuk pengadaan APD termasuk penambahan PTPS yang semula 480 menjadi 570 orang dengan asumsi 500 pemilih per TPS. “Pengadaan APD untuk jajaran kita di tingkat kecamatan, Desa dan PTPS dapat kami penuhi,” kata Purna. (Dayu Rina/Balipost)
