Oleh: Ni Made Inna Dariwardani
Secara hitungan statistik, dampak wabah COVID-19 terhadap perekonomian Bali sudah mulai terlihat ditandai dengan negatifnya pertumbuhan ekonomi Bali pada kuartal I tahun 2020 yaitu sebesar –1,14 persen (year on year). Kondisi ini oleh banyak kalangan diprediksi akan bertambah dalam mengingat masa-masa puncak wabah ini diperkirakan terjadi pada kuartal II bahkan sampai kuartal III tahun 2020.
Bali sebagai daerah yang menerima pukulan berat akibat lesunya industri pariwisata berupaya berbagai hal menjaga ketahanan perekonomiannya. Lantas, seberapa besar ketahanan perekonomian Bali dalam menghadapi badai wabah Covid-19 ini?
Tanda-tanda pelemahan perekonomian Bali sudah mulai terlihat pada Februari 2020 yang ditandai dengan anjloknya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali, terutama yang berasal dari Tiongkok, menyusul penutupan seluruh penerbangan dari dan ke Negeri Tirai Bambu tersebut pada 5 Februari 2020. Penurunan tersebut kemudian berlanjut, bahkan pada April 2020 tercatat sebagai kunjungan wisman terendah sepanjang catatan statistik pada Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu hanya 327 kunjungan atau turun hampir seratus persen dibanding catatan bulan sebelumnya maupun catatan tahun sebelumnya.
Bisnis akomodasi juga tak kalah lesunya, terlihat dari penurunan rata-rata tingkat hunian hotel di Bali. Berdasarkan catatan BPS rata-rata tingkat hunian hotel atau Tingkat Penghunian Kamar (TPK) khususnya hotel berbintang di Bali pada April 2020 hanya tersisa sekitar tiga persen. Padahal jika kondisi normal, TPK hotel berbintang umumnya selalu di atas 50 persen.
Mencermati data pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I tahun 2020 yang dirilis BPS, penurunan sektor pariwisata setidaknya tercermin dari turunnya nilai tambah pada industri penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, serta industri pengolahan. Ketiga kegiatan ekonomi yang terkait langsung dengan pariwisata tersebut mengalami penurunan nilai tambah yang cukup dalam terutama penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh negatif atau turun 9,11 persen (year on year).
Kegiatan transportasi juga tak kalah banyak turunnya yaitu turun 6,21 persen (year on year), sementara industri pengolahan turun 7,95 persen (year on year). Padahal, ketiga industri tersebut menguasai hampir sepertiga lebih (36,39 persen) perekonomian Bali.
Di sisi lain, harapan akan ketahanan perekonomian Bali justru datang dari industri pertanian yang dalam tahap awal wabah Covid-19 ini masih bisa tumbuh 0,06 persen (data triwulan I 2020, year on year). Mengutip pernyataan ekonom senior dari UIN Jakarta Pheni Chalid pada laman wartaekonomi.co.id, bahwa sektor pertanian telah terbukti memiliki ketahanan terhadap krisis, baik itu krisis moneter maupun defisit neraca perdagangan.
Masih menurut beliau, ketahanan sektor pertanian dikarenakan sektor ini adalah sektor real dengan komoditas yang konkret, sehingga aman dari pengaruh spekulasi yang cenderung memperparah situasi. Meski demikian, sangat diperlukan sentuhan teknologi dalam pengembangan sektor ini, sehingga nilai tambah (value added) yang dihasilkan bisa lebih optimal.
Selain pertanian, sektor perekonomian lainnya yang dinilai tahan dalam situasi pandemi COVID-19 ini adalah kesehatan dan pendidikan. Dikutip dari laman finance.detik.com, Sandi Octa Susila (Duta Petani Milenial) menyatakan bahwa di tengah pandemi ini sektor pangan, kesehatan, dan pendidikanlah yang mampu bertahan. Hal ini cukup beralasan karena ketiganya merupakan kebutuhan dasar (primer) yang oleh masyarakat merupakan hal utama yang lebih dahulu dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan lainnya.
Di Bali sendiri, berdasarkan catatan BPS, industri jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada awal pandemi Covid-19 (triwulan I 2020) mampu tumbuh positif 6,26 persen (year on year). Namun untuk jasa pendidikan belum terlihat geliatnya karena pada triwulan I 2020 relatif turun dengan pertumbuhan negatif 0,27 persen (year on year).
Inovasi-inovasi dalam penyediaan jasa pendidikan khususnya yang berbasis digital terbuka lebar untuk dikembangkan pada masa pandemi ini, sehingga nilai tambah sektor ini dapat lebih optimal guna mempertahankan perekonomian Bali.
Pada sisi mata uang yang lain, ketahanan perekonomian Bali sangat ditentukan oleh besaran pengeluaran konsumsi masyarakatnya. Bagaimana tidak, pengeluaran konsumsi rumah tangga menentukan setengah lebih (51,44 persen) dari total kue perekonomian Bali (data BPS, triwulan I 2020). Berdasarkan catatan BPS pada masa awal pandemi COVID-19 (kuartal I 2020) konsumsi rumah tangga masih tumbuh positif 2,90 persen (year on year).
Menjaga ketahahan konsumsi masyarakat berarti harus bisa menjaga daya belinya yang dapat dilihat dari indikator laju inflasi. Inflasi sendiri adalah cerminan tingkat kenaikan harga secara umum sekaligus mencerminkan kegairahan masyarakat dalam melakukan konsumsi. Laju inflasi pada masa awal pandemi (Januari sampai dengan Maret 2020) di Bali tercatat masih positif. Meski demikian, pada masa-masa puncak pandemi yaitu April dan Mei 2020, BPS mencatat penurunan rata-rata harga secara umum atau deflasi (diwakili Kota Denpasar dan Kota Singaraja).
Penurunan harga tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan sepinya permintaan masyarakat sebagai akibat kurangnya kemampuan masyarakat dalam membeli barang/jasa dan bisa diduga disebabkan oleh berkurangnya pendapatan masyarakat karena lesunya bisnis pariwisata Bali.
Di samping peran pemerintah dalam situasi ini difokuskan pada penanggulangan dan percepatan penanganan wabah COVID-19, menjaga ketahanan perekonomian juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah penting. Program-program pemerintah seperti cash transfer atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi pilihan upaya mempertahankan perekonomian dari sisi konsumsi masyarakat.
Sementara dari sisi produksi, stimulus-stimulus usaha juga sudah digalakkan seperti bantuan permodalan dan pembinaan UMKM. Agaknya upaya-upaya ini diharapkan mampu membuat perekonomian bertahan atau setidaknya perlambatan ekonominya tidak terlalu dalam khususnya pada masa-masa puncak pandemi ini.
Peran masyarakat tidak boleh berpangku tangan menunggu uluran tangan pemerintah saja. Keran perekonomian sudah mulai dibuka dengan mekanisme kenormalan baru (new normal), hendaknya dimanfaatkan masyarakat untuk secara berdikari berusaha menyelamatkan perekonomian keluarganya bahkan lingkungan sekitarnya. Munculkan kreativitas-kreativitas usaha yang bisa dilakukan selama pandemi ini dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Pada akhirnya, masyarakatlah berperan besar dalam menjaga ketahanan perekonomian Bali serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sehingga badai ini cepat berlalu.
Penulis, Statistisi pada BPS Provinsi Bali
