DENPASAR, BALIPOST.com – Sejak pertengahan Maret 2020 hingga kini, para siswa di semua jenjang pendidikan melaksanakan belajar dari rumah. Hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Jelang tahun ajaran baru 2020/2021 yang tinggal sebulan lagi, Komisi IV DPRD Bali mengusulkan agar pembelajaran daring/online dari rumah terus dilanjutkan sampai akhir tahun. “Harapan kita di Komisi IV, kalau bisa tetap dulu menggunakan sistem daring. Kalau bisa kita tentukan dulu sampai akhir tahun ini,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Bali yang salah satunya membidangi pendidikan, I Gusti Putu Budiartha dikonfirmasi, Kamis (11/6).
Menurut Budiartha, proses belajar mengajar jangan dulu dilakukan secara tatap muka di sekolah. Terlebih melihat kasus COVID-19 di Bali yang belakangan meningkat signifikan, terutama dari transmisi lokal.
Seperti halnya sekarang, lanjut Budiartha, klaster penularan muncul dari pasar-pasar tradisional. Di Kota Denpasar saja, telah ditemukan belasan pedagang pasar tradisional yang positif COVID-19.
Politisi PDIP asal Pedungan, Denpasar ini tidak ingin klaster baru nantinya muncul di sekolah. Oleh karena itu, Disdikpora Bali diharapkan lebih mempertimbangkan skema belajar mengajar berbasis online/daring.
Terlebih dari pantauan dewan selama ini, pihak sekolah khususnya guru sudah mengajarkan materi sesuai kurikulum sekalipun lewat virtual kepada siswa. Walaupun dari segi efektivitas dan kualitas diakui masih kurang bila dibandingkan dengan tatap muka. “Cuma dalam situasi begini, harus kita maklumi dulu yang penting proses belajar mengajar tetap bisa dijalankan walaupun lewat sistem daring,” jelasnya.
Di sisi lain, pihaknya tetap mengapresiasi tiga skema yang disusun Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali untuk menyambut tatanan pendidikan Bali era baru. Diantaranya, tatap muka sebagian siswa dalam ruangan dan sebagian lagi melalui online, semua bertatap muka namun dilakukan secara bergantian, dan semua berbasis online.
Dari ketiga skema itu, sampai saat ini belum diputuskan mana yang akan diterapkan dalam proses belajar mengajar tahun ajaran baru. “Ada kekhawatiran dari kita dan masyarakat bahwa kalau nanti dilakukan dengan tatap muka, itu akan muncul klaster baru penularan COVID-19,” imbuhnya.
Terkait kuota internet yang kerap dipermasalahkan para orangtua, Budiartha menyebut sekolah dapat memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Baik BOS dari pemerintah pusat, maupun BOS daerah. Selain itu, Gubernur juga sudah menggelontorkan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk siswa sekolah swasta. (Rindra Devita/balipost)
