DENPASAR, BALIPOST.com – Optimisme KPU Bali dalam mengelola pilkada saat pandemi tetap harus diapresiasi. Namun, aspirasi publik juga tetap harus dihormati.
Setidaknya, merespons pilkada yang dipastikan bergulir 9 Desember 2020, pengamat politik Dr. Kadek Dwita Apriani, S.Sos., M.IP. mengatakan, sebanyak 15.000 orang di Bali tidak setuju apabila pilkada serentak dilaksanakan 9 Desember 2020. Bahkan, mereka telah menandatangani petisi penolakan tersebut, karena mereka khawatir terjadi second wave COVID-19 di Bali.
Kekhawatiran mereka juga tertuju kepada kualitas kandidat dan kualitas penyelenggara pemilu. Sebab, teknisnya dan format pilkada di tengah pandemi COVID-19 berbeda dengan pilkada sebelumnya.
Dwita Apriani menambahkan, apabila pilkada serentak di Bali diundur hingga tahun 2021, maka banyak konsekuensi yang harus ditanggung. Pertama, apakah pandemi Covid-19 ini akan berakhir pada tahun 2021. Tentu belum diketahui secara pasti.
Selain itu, apabila pilkada ditunda maka pelaksana tugas (plt.) untuk menggantikan kepala daerah yang telah selesai masa jabatannya harus disiapkan yang benar-benar berkualitas yang memenuhi persyaratan. Di samping itu, kepentingan publik juga akan terhambat, karena plt. tidak memiliki kewenangan yang luas seperti kepala daerah untuk memutuskan suatu kebijakan.
Di sisi lain, Dwita Apriani menilai apabila pilkada dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini, ada beberapa kekhawatiran akan muncul, yaitu meningkatnya biaya politik dan politisasi bansos, terutama bansos COVID-19. Sehingga diperlukan pengawasan yang kebih ketat lagi oleh Bawaslu untuk meminimalisir terjadinya politisasi bansos Covid-19. Selain itu, pemerintah melalui Mendagri juga harus memastikan penyaluran bansos ini agar tepat sasaran dan tepat guna. (Winatha/balipost)
