DENPASAR, BALIPOST.com – Menyongsong tatanan kehidupan baru atau new normal di tengah pandemi COVID-19, kalangan/tokoh pariwisata Bali meminta pariwisata segera dibuka dengan mengedepankan standar protokol kesehatan new normal. Pemerintah Provinsi Bali berencana membuka pariwisata Bali secara bertahap mulai 9 Juli 2020. Namun, saat ini penyebaran kasus positif yang didominasi transmisi lokal belum menunjukkan tren penurunan. Lalu, bagaimana upaya atau strategi pemerintah dalam menerapkan tatanan baru pariwisata Bali di tengah melonjaknya kasus COVID-19?
Ketua Umum Paiketan Krama Bali yang juga tokoh pariwisata Bali Ir. Anak Agung Suryawan Wiranatha, M.Sc., Ph.D. mengatakan, pariwisata Bali akibat dampak pandemi Covid-19 telah berada dalam kondisi yang sekarat. Saat ini para pelaku pariwisata masih memiliki dana untuk re-open pariwisata. Namun, apabila hingga Juli 2020 aktivitas pariwisata belum dibuka, maka seluruh komponen pariwisata akan ‘’mati’’ dan kehabisan dana re-open. “Aspek kesehatan memang lebih penting, namun pandemi COVID-19 juga berdampak pada aspek ekonomi. Bagaimana kita menyeimbangkan kepedulian kita terhadap kedua hal ini (kesehatan dan ekonomi – red),’’ ujar Agung Suryawan pada Talkshow Merah Putih ‘’Tahapan Normal Baru Pariwisata Bali di Tengah COVID-19’’ di Warung 63 Denpasar, Rabu (24/6) kemarin.
Menurut Suryawan Wiranatha, saat ini para pelaku pariwisata sudah siap untuk melakukan tatanan baru pariwisata Bali yang mengedepankan protokol kesehatan Covid-19. Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah agar berencana membuka pariwisata Bali dengan berbagai tahapan. Mulai dari sosialisasi, implementasi/tryout, dan assessment/evaluasi.
:Kalau yang dibuka adalah daya tarik wisata yang terbuka seperti pantai, danau, gunung, dan taman, peluang terinfeksi Covid-19 jauh lebih kecil dibandingkan di ruang yang tertutup. Ini hasil analisis ahli virus Unud. Maka dari itu, lakukanlah (buka pariwisata – red) secara bertahap, karena kasus Covid-19 belum diketahui kapan akan berakhir, kecuali vaksinnya sudah ditemukan,” tegasnya.
Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata (Forkom Dewi) Provinsi Bali Made Mendra Astawa mengatakan, selama pandemi COVID-19, desa wisata yang ada di Bali telah melakukan sejumlah tahapan sesuai dengan kebijakan desa adat. Bahkan, telah diatur dengan ketat sesuai dengan SOP dibandingkan di daerah perkotaan.
Desa wisata sangat kecil terdampak COVID-19. Namun, permasalahan dana yang bersumber dari BUMDes menjadi persoalan yang dihadapi desa wisata. Sebab, dana BUMDes baru cair sekali dan hanya untuk pencegahan COVID-19.
Sedangkan dana untuk rencana pembukaan desa wisata belum dianggarkan. Namun, dilakukan secara mandiri dalam kelompok desa wisata masing-masing. ‘’Saat ini desa wisata menjadi primadona bagi masyarakat lokal. Terbukti di Kintamani masyarakat berduyun-duyun datang ke sana, alasannya sangat sederhana, karena mereka rindu dan ingin melepaskan rasa ketertekanan dari COVID-19 ini. Tetapi, pemerintah mendadak untuk stop dulu membuka desa wisata di Kintamani. Kalau itu terjadi terus-menerus, bagaimana perputaran ekonomi di Bali?’’ ujarnya.
Sementara itu, pengamat pariwisata Unud Dr. Nararya Narottama, S.E., M.Par., M.Rech. mengatakan, di tengah desakan untuk segera membuka pariwisata Bali, jangan remehkan penyebaran pendemi COVID-19. Meskipun nanti trennya mulai menurun, namun second wave-nya harus diwaspadai. Jangan sampai karena terlalu bernafsu ingin membuka pariwisata untuk memulihkan perekonomian Bali, pemerintah lengah terhadap COVID-19.
Nararya Narottama mengingatkan, pemerintah dan pelaku pariwisata harus mempersiapkan SOP dan SDM yang benar-benar siap menghadapi tatanan pariwisata new normal di tengah pandemi COVID-19. ‘’Dari SDM-nya dulu kita bangun, lalu sosialisasikan, uji coba, evaluasi, dan harus terukur. Sudah ready-kah 100 persen (pemerintah dan pelaku pariwisata – red) membuka pariwisata Bali?’’ tegasnya. (Winatha/balipost)
