Oleh GPB Suka Arjawa
Banyak yang mengungkapkan tentang kewaspadaan gelombang kedua dari pandemi Covid-19 ini. Pendapat ini muncul disebabkan oleh kenyataan adanya benturan keras antara sikap manusia dengan sifat (dan ketahanan) dari virus Corona itu. Baik secara perorangan, kelompok maupun negara, mempunyai cara yang amat beragam menyikapi virus yang sungguh-sungguh tangguh ini. Padahal, menghadapi Corona yang dapat berbiak dan cerdas (dan licik?) ini harus dilakukan dengan sikap bersama yang sama.
Bukan hanya pribadi, tetapi seluruh umat manusia, seluruh dunia, seluruh manusia di muka bumi ini. Gagal dalam mempersamakan sikap itu, sudah pasti gagal menghadapinya dan gelombang kedua akan terjadi, mungkin juga gelombang yang lain dengan kekuatan dan kecerdasan virus yang sudah bertambah. Hanya alam kemudian yang mampu menghadapinya.
Secara politik negara-negara di dunia mempunyai sikap terbelah dalam menghadapi Covid-19. Brazil dan Amerika Serikat terkesan kurang serius menghadapinya. Presiden Brazil konon mempunyai pendapat bahwa kehancuran ekonomi akan jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan penanganan virus tersebut. Akibatnya di negara ini korban berjatuhan sampai ratusan ribu, nomor dua di dunia.
Di Amerika Serikat konon ada pendapat yang menyebutkan bahwa kelompok orang yang berumur di atas 60 tahun atau mereka yang dianggap sudah berumur tua, harap mempertanggungjawabkan sendiri perilakunya apabila terjangkit Corona. Pendapat ini muncul bisa jadi disebabkan oleh nilai kebebasan manusia harus dilindungi, ekonomi harus berjalan dan generasi muda akan kuat menghadapi terpaan bencana ini. Negara ini mencatatkan diri sebagai pemegang jumlah korban terbanyak di dunia yang meninggal akibat Covid-19.
Di Eropa, segerombolan orang berjingkrak turun ke jalan raya mengekspresikan protes atas nama kebebasan. Manusia dianggap memiliki kebebasan dan bertanggung jawab sendiri atas kebebasan tersebut. Mungkin nilai ini muncul juga di Bali. Jika kita perhatikan secara lebih baik, para turis bule yang masih tersisa tinggal di Bali, sebagian besar tidak mengenakan masker apabila keluar ke jalan raya. Mereka membiarkan dirinya seperti itu, yang mungkin dilandasi oleh nilai kebebasan tersebut. Namun, ini tetap berbahaya karena dapat mengganggu orang lain apabila yang bersangkutan ternyata terjangkit dan sempat menyentuh permukaan benda. Kenapa petugas tidak menindak?
Di negara-negara pecahan Yugoslavia, Serbia, Kroasia, Bosnia-Montenegro, diselenggarakan acara ekshibisi tenis antarpetenis top dunia. Acara ini diselenggarakan setiap minggu di akhir pekan. Ribuan penonton hadir di tribun lapangan tanpa mengenakan masker, juga para pemungut bola, dan sudah tentu sang petenis sendiri. Acara ini dapat disaksikan dari Indonesia melalui saluran televisi berbayar tertentu.
Mungkin secara politik turnamen ekshibisi yang diorganisasikan ini penting untuk memulihkan stabilitas kawasan tersebut. Negara-negara baru ini pernah saling berperang tiga dekade lalu untuk mencapai kemerdekaannya saat pecah dari Yugoslavia. Akan tetapi, momen dan pengorganisasian tersebut salah besar. Covid-19 masih menyebar dan sebagai akibatnya, Novac Jokovic, petenis nomor satu dunia asal Serbia, terpapar virus Corona.
Demikian juga dengan petenis lain dan penontonnya. Banyak kecaman kemudian muncul kepada petenis dunia tersebut. Salah satu menyebutkan sebagai orang populer di jagat raya, seharusnya Jokovic mampu memberikan contoh kepada dunia tentang bagaimana memelihara kesehatan.
Di Indonesia ada kelompok tertentu yang tidak mau diperiksa rapid test semata-mata karena merasa sehat, meskipun melaksanakan unjuk rasa sebelumnya. Bayangkan, ada kelompok yang bersedia melakukan unjuk rasa di tengah Covid yang demikian merajalela di Indonesia. Dan mengapa ini dibiarkan?
Apa yang terjadi di sebuah rumah sakit di Tabanan? Satu berita menyebutkan bahwa ada pasien tanpa gejala yang pindah perawatan dari rumah sakit pemerintah menuju rumah sakit swasta. Pasien yang bersangkutan menyembunyikan kondisi dirinya. Yang terjadi kemudian adalah beberapa tenaga kesehatan dan para pembesuk yang datang terpapar penyakit mematikan ini. Bisa dibayangkan, berapa orang yang terkena paparan lanjutan dan berapa orang yang harus repot dengan sikap seperti ini.
Jadi, sikap yang berbeda-beda itulah yang kemudian membuat Corona ini seolah menari, bergembira, mampu belajar, dan men state of the art kehidupan mereka di tubuh manusia, untuk selanjutnya memorakporandakan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Tidak saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia.
Secara politik, inilah yang menjadi kelemahan sistem kenegaraan sekarang yang mempunyai kedaulatan penuh terhadap keberadaannya sendiri. Kedaulatan merupakan kekuasaan negara itu yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Maka, untuk menghadapi wabah seperti ini, penting untuk dibicarakan sebuah sistem pemerintahan dunia, dengan polisinya sekalian agar dapat memerintahkan ketertiban sosial untuk kestabilan dunia. Virus Corona hanya dapat dihilangkan melalui kestabilan dan ketertiban sosial pada tingkat dunia. Mungkin ide ini utopis, tetapi di masa yang akan datang sangat diperlukan.
Atau pada tingkat yang lebih lunak, negara-negara di dunia harus tunduk kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memberikan mandat kepada lembaga itu untuk memiliki semacam organ polisi, yang memang khusus diperlukan untuk penanganan seperti ini. Artinya, negara, siapa pun itu, akan tunduk dengan perintahnya jika sudah terjadi bencana (non)-alam yang memerlukan ketertiban sosial untuk mencegahnya. Atau negara-negara secara rendah hati bersedia menjalin kerja sama internasional tanpa melihat ideologi, budaya dan agama mayoritas dari masing-masing negara tersebut.
Covid-19 setidak-tidaknya telah mengajarkan kepada politisi dunia, bahwa tidak sepenuhnya sistem demokrasi tersebut ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam iklim demokrasi, kebebasan selalu mendapat prioritas. Padahal, kebebasan sosial ini justru menjadi lahan baik untuk perkembangbiakan dari virus Corona. Sebaliknya, negara-negara sosialis cenderung mampu mengendalikan virus ini karena mampu lebih mengendalikan masyarakat. Demokrasi unggul dari sosialis karena memanfaatkan kritik dari komunis. Maka, jika sekarang di negara demokrasi kasus Covid-19 jauh lebih tinggi dibanding negara sosialis, maka wajib hukumnya negara demokrasi mendengarkan kritik dari negara sosialis.
Penulis, staf pengajar Sosiologi FISIP Universitas Udayana
