DENPASAR, BALIPOST.com – Ketua Dewan Pertimbangan Daerah DPD PDIP Bali I Nyoman Adi Wiryatama angkat bicara soal pembakaran bendera PDIP di Jakarta, 24 Juni lalu. Di Bali khususnya, jajaran DPD dan DPC PDIP melakukan aksi secara serentak melapor ke Polda Bali dan Polres kabupaten/kota.
Hal ini disebut sebagai upaya untuk menegakkan undang-undang dan pilar-pilar demokrasi. “Kita ingin aparat itu menindak oknum yang melakukan hal-hal yang merusak tatanan demokrasi dan tatanan NKRI ini,” ujar Wiryatama ditemui di DPRD Bali, Senin (29/6).
Ketua DPRD Bali ini menambahkan, PDIP tidak bermusuhan dengan agama apapun. Sebab, permusuhan tidak akan membuat partai ini besar. “Kita tidak ada demo, tapi pengaduan. Kita ingin sebagai partai berdaulat khususnya di Bali, Kapolda Bali, aparat keamanan menegakkan aturan, mengusut tuntas sehingga hal-hal itu tidak terjadi lagi,” jelasnya.
Walaupun terjadi di Jakarta, Wiryatama mengaku sedih melihat bendera partainya dibakar oleh oknum tidak bertanggungjawab. Padahal kalau memang hendak mengkritisi atau menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila mestinya disampaikan argumentasi, apa dasar penolakannya, lalu apa jalan keluar atau solusinya. Apalagi Pancasila merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Mantan bupati Tabanan ini pun geram saat PDI-P dikaitkan dengan partai komunis.
“Tahu PDI-P nggak. Kalau belum tahu, jangan ngomong,” tegasnya.
Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebetulnya tidak memberi arahan untuk serentak melapor di daerah. Namun, pihaknya memberikan perintah bagi DPD dan DPC terkait tanggung jawab sebagai kader partai.
Selain itu, untuk mendukung upaya yang ditempuh PDIP di Polda Metro Jaya dan agar di Pulau Dewata tidak terjadi hal serupa. “Perintah dari saya sebagai pimpinan partai di Bali, karena ada pihak yang telah membakar bendera PDI-P sebagai simbolnya partai. Juga melecehkan Ketua Umum PDI-P, ibu Megawati Soekarnoputri,” ujarnya.
Menurut Koster, tidak boleh ada orang yang mempunyai perilaku buruk seperti itu di Indonesia. Kalau ada yang seperti itu, maka harus ditindak tegas. “Pelaku dan dalangnya harus ditindak dengan tegas,” tandas Gubernur Bali ini. (Rindra Devita/balipost)
