NEGARA, BALIPOST.com – Pilkada Jembrana digelar secara serentak dengan sejumlah kabupaten lain di Bali pada 9 Desember mendatang. Sejumlah persiapan dilakukan, salah satunya terkait keamanan. Pemetaan sejumlah titik yang rawan konflik dilakukan. Pilkada tahun ini, ada penambahan jumlah TPS (tempat pemungutan suara). Jumlah total 690 TPS dari sebelumnya 590 TPS.
Sejumlah potensi kerawanan dalam Pilkada itu terungkap saat Rapat Koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial di Kantor Kesbangpol Jembrana, Senin (30/6). Selain menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan, pada Pilkada saat ini juga mengedepankan aman Covid-19. Rapat yang dibuka oleh Bupati Jembrana, I Putu Artha itu turut dihadiri sejumlah pihak terkait baik penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu), keamanan (Polri dan TNI) juga instansi terkait lainnya termasuk Kejaksaan Negeri Jembrana.
Bupati Artha dalam sambutannya menyampaikan dalam pelaksanaan Pilkada kali ini perlu ada persiapan matang dari penyelenggara, dimana tahapan Pilkada tahun 2020 bersamaan dengan persiapan tatanan norma baru. Sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran baik bagi pelaksana maupun pemilih telah terpapar virus Corona.
Ini juga sebagai tantangan bagi penyelenggara terkait partisipasi pemilih dengan mengurangi jumlah golput mengingat angka golput pada Pilkada 2015 mencapai 37,62%. Ketua KPU Jembrana, Ketut Gede Tangkas Sudiantara mengatakan, berdasarkan PKPU ada perubahan jadwal tahapan. Untuk pendaftaran paslon dibuka pada 4-6 September 2020 berlanjut dengan pemeriksaan kesehatan pasangan Calon hingga penetapan pasangan Calon pada 23 September 2020. Dan berlanjut pemungutan suara pada 9 Desember 2020 mendatang. KPU menurutnya telah melakukan upaya antisipasi pelaksanaan tahapan di masa Covid-19 ini.
Sementara Kabag Ops Polres Jembrana, Kompol Wayan Sinaryasa mewakili Kapolres Jembrana mengungkapkan beberapa hal yang berpotensi menjadi kerawanan baik di masa kampanye, pemungutan suara hingga rekap hitung. Dandim 1617/Jembrana, Letkol Kav Djefry M. Hanok menyampaikan ada beberapa kerawanan di antaranya politik uang menjelang pemungutan suara, pengerahan massa saat kampanye, ketidakpuasan penghitungan suara dan jumlah pemilih berkurang dampak Covid-19. Hal-hal ini menurutnya akan menjadi perhatian dalam pengamanan. Dandim juga menegaskan bahwa jajarannya memegang teguh netralitas TNI dengan menekankan kepada prajurit setiap saat. Selain itu jajarannya juga diberikan buku pegangan Netralitas TNI serta sosialisasi secara berkala (Surya Dharma/Balipost)
