DENPASAR, BALIPOST.com – Pemprov Bali berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan dan berbasis digital. Secara bertahap, image birokrasi diperbaiki di tengah masyarakat. Jajaran birokrasi pun diminta bekerja dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan berbagai program kerja untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.
“Birokrasi Pemprov Bali saat ini sedang dibangun menuju birokrasi digital,” ungkap Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra saat membuka Rapat Koordinasi Komite Advokasi Daerah dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Satgas Korwil IX KPK secara virtual, Rabu (1/7).
Dewa Indra mencontohkan, penyelenggaraan proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan secara digital. Pihaknya memastikan semua proses pengadaan yang masuk ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa berlangsung transparan dan semua dilakukan melalui aplikasi guna meminimalkan kemungkinan terjadinya korupsi. Tidak hanya itu, jajaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga memiliki komitmen yang kuat untuk bekerja dengan baik dan benar guna menghindari persoalan-persoalan yang melanggar peraturan.
“Disamping itu, selalu diberikan pelatihan kepada para staf untuk meningkatkan kemampuan dan kompotensi mereka dalam proses pengadaan barang jasa yang akuntabel dan transparan,” jelasnya.
Dewa Indra meminta agar Inspektur dan jajarannya secara rutin melakukan pembinaan audit kepada OPD di Pemprov Bali sehingga hal kecil atau gejala kecil yang menyimpang sudah diketahui dari awal. Sehingga, begitu ada indikasi atau gejala kesalahan dapat segera diperbaiki ke rel yang benar. Penerapan digitalisasi melalui e-perijinan juga diimplementasikan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dimana semua proses perijianan diupayakan melalui sistem atau aplikasi. Meskipun saat ini belum semua proses perijinan bisa melalui system atau aplikasi, namun Pemprov Bali berkomitmen mengarah kesana dan akan dilakukan secara bertahap agar semua proses perijinan di Pemprov Bali bisa dilakukan secara online.
“Dengan birokrasi yang akuntabel secara langsung juga akan memagari para pejabat sehingga setelah selesai bertugas tidak berurusan dengan aparat atau penegak hukum,” imbuhnya.
Dalam mengawal implementasi dan pelaksanaan program, lanjut Dewa Indra, pihaknya selalu berupaya memenuhi koridor ataupun peraturan perundang-undangan yang digariskan. Untuk itu, apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat, Pemprov Bali berupaya mengikutinya. Tidak hanya itu, Pemprov Bali juga terus memperbaiki birokrasi agar menjadi birokrasi yang bersih, transparan serta akuntabel meskipun tidak bisa dilakukan secara instan dan ada tahapannya.
“Terwujudnya birokrasi yang bersih ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemprov Bali kepada masyarakat sehingga akan tumbuh kepercayaan masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya,” tandasnya. (kmb32)
