BANGLI, BALIPOST.com – Komisi III DPRD Bangli, Kamis (2/7), mengadakan rapat kerja dengan PDAM Bangli serta Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BKPAD). Dalam rapat tersebut, Komisi III mengingatkan Direktur PDAM Bangli I Dewa Gede Ratno Suparso Mesi untuk fokus dan professional menjalankan tugas mengelola perusahan milik Pemkab Bangli itu.
Rapat kerja yang berlangsung di lantai II Gedung DPRD Bangli dipimpin ketua Komisi III DPRD Bangli I Made Natis dan Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles. Dari pihak PDAM, hadir langsung Direktur PDAM Bangli I Dewa Gede Ratno Suparso Mesi. Dari BKPAD Bangli dihadiri Kepala BKPAD I Ketut Riang.
Anggota Komisi III I Made Sudiasa dalam rapat itu mengaku miris mendengar pernyataan Direktur PDAM Dewa Rono soal beberapa program sosial yang dilakukan PDAM di tengah pandemi. Pasalnya program yang dibuat, menurutnya, bukan berdasarkan inovasi. Melainkan meniru kabupaten lainnya.
Ia meminta Direktur PDAM lebih cerdas. Program harus dibuat menyesuaikan kemampuan. “Saya takut, kalau cara pengelolaan seperti ini, saya kira PDAM akan cepat bangkrut,” kata Sudiasa.
Sudiasa juga meminta PDAM meluruskan ke masyarakat bahwa pemberian keringanan biaya tagihan pelanggan selama tiga bulan di tengah pandemi saat ini adalah karena adanya subsidi Pemkab sebesar Rp 1,4 miliar. Bukan PDAM yang menggratiskan biaya tagihan pelanggan.
Politisi Demokrat itu dalam rapat meminta Direktur PDAM beserta jajarannya untuk fokus dan professional dalam bekerja. “Saya harap semuanya fokus mengelola PDAM. Jangan bermain-main ke ranah politik. Jangan sekali-kali menyentuh ranah itu. Ini peringatan kami di Komisi III,” tegasnya.
Peringatan yang sama juga disampaikan anggota Komisi III lainnya I Ketut Suastika. Ia menilai PDAM Bangli mulai menyentuh ranah politik.
Meskipun tidak secara langsung. Ia melihat adanya kesan itu dari postingan di media sosial, Direktur PDAM Bangli menyatakan akan memberikan bantuan pipa di salah satu wilayah. “Sekarang tolong diklarifikasi itu. Apakah ada dana untuk itu? Karena sekarang ini sesuai keputusan Menteri, kita harus fokus dalam penanganan COVID-19,” terangnya.
Suastika dalam rapat itui juga menyoroti soal adanya rekrutmen tenaga kerja baru yang dilakukan di PDAM Bangli. Dia mempertanyakan alasan melakukan rekrutmen pegawai baru di tengah tahun politik dan situasi pandemi.
Menurut politisi PDIP itu, mestinya yang harus dilakukan adalah mengefektifkan pegawai yang sudah ada.
Menanggapi pernyataan anggota Komisi III tersebut, Direktur PDAM Bangli Dewa Rono mengatakan bahwa dirinya selama ini sudah bekerja secara professional. Ia menegaskan bahwa apa yang telah dilakukannya selama ini tidak ada maksud bermain ke ranah politik.
Meskipun diakui sebelum menjabat Direktur PDAM, ia merupakan kader dari salah satu parpol di Bangli. “Dulu saya memang kader partai. Tapi begitu ada rekrutmen saya sudah mundur dari Parpol. Saya bekerja secara professional,” tegasnya.
Soal postingan di medsos yang dipersoalkan Ketut Suastika, Dewa Rono mengatakan bahwa apa yang dilakukanya merupakan bagian program untuk pengembangan layanan. Dia menyebut saat ini cakupan layanan PDAM Bangli baru 40 persen.
Pihaknya telah melakukan kajian teknis. Pengembangan layanan memungkinkan dilakukan di Landih dan Kubusuih.
Sedangkan mengenai rekrtumen tenaga kerja, Dewa Rono mengatakan itu dilakukan pihaknya karena memang membutuhkan. Sebab beberapa pegawainya sudah purna tugas.
Saat ini pihaknya hanya punya 96 orang pegawai. Tidak sebanding dengan rasio jumlah pelanggan PDAM yang mencapai 19 ribu.
Dari 96 pegawainya itu, hanya 7 yang sarjana. “Jadi kami merekrut tenaga yang benar-benar kami butuhkan. 4 tenaga IT dan 2 akuntan,” terangnya.
Ia kembali menekankan bahwa rekrutmen pegawai yang dilakukannya tidak ada kaitannya dengan politik. “Saya tekankan bahwa saya sudah menanggalkan baju politik saya. Saya bekerja professional,” imbuhnya. (Dayu Swasrina/balipost)
