DENPASAR, BALIPOST.com – Bersinergi dan beradaptasi dengan situasi menjadi pilihan cerdas ketika pandemi COVID-19 tak bisa diprediksi kapan berakhir. Langkah-langkah terukur dan perumusan regulasi untuk menjalankan kehidupan harus dimulai. Dan, terhitung Kamis (9/7) hari ini, tatanan kehidupan era baru di Bali bergulir.
Partisipasi publik terhadap adaptasi kehidupan ini diharapkan optimal. Bali sebagai destinasi pariwisata dan memiliki fondasi struktur kemasyarakatan, menurut Gubernur Bali Wayan Koster, telah melakukan kajian dan evaluasi terhadap perkembangan Covid-19.
Bali juga terus melakukan pemetaan daya tahan masyarakat Bali menghadapi beban ekonomi. ‘’Bali merangkul dan berkoordinasi dengan semua elemen untuk memulai tatanan kehidupan era baru. Pelibatan desa adat dalam hal ini juga akan terus dioptimalkan. Dukungan terhadap partisipasi publik ini kami apresiasi,’’ jelasnya.
Gubernur Koster menambahkan, desa adat sebagai salah satu kearifan lokal di Bali turut dilibatkan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Ia pun menginstruksikan pembentukan Satgas Gotong Royong Berbasis Desa Adat di 1.493 desa adat.
Satgas Gotong Royong selama ini juga bersinergi dengan relawan yang dibentuk desa/kelurahan. ‘’Saya memandang bahwa desa adat itu adalah suatu institusi yang sangat penting dan strategis untuk bisa kita libatkan di dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19,’’ ujar Gubernur Koster dalam Dialog Khusus dengan Bali TV, di Jayasabha, Denpasar, Selasa (7/7).
Menurut Koster, pencegahan dan penanganan Covid-19 oleh Satgas Gotong Royong sejauh ini telah berjalan dengan sangat baik. Begitu juga tertib dan disiplin dalam menjaga wilayah, baik secara sekala maupun niskala. Termasuk mengatur krama agar tertib dan disiplin menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19.
Kearifan lokal desa adat benar-benar bisa diberdayakan untuk kepentingan negara secara luas dalam mengatasi pandemi Covid-19. Kini, desa adat, desa dan kelurahan juga diajak berpartisipasi dalam penerapan tatanan kehidupan Bali era baru tahap pertama. “Saya sudah meminta Majelis Desa Adat Provinsi bersama Kepala Dinas PMA agar desa adat itu membuat pararem pencegahan Covid-19,” jelasnya.
Perkembangan terakhir, lanjut Koster, sebanyak 1.443 dari total 1.493 desa adat di Bali sudah menyelesaikan pararem tersebut. Artinya, hanya tinggal 50 desa adat yang belum merampungkan. Pihaknya menargetkan desa adat yang masih belum itu sudah menyelesaikan Rabu (8/7).
Dengan demikian, pararem dapat diberlakukan secara serentak se-Bali pada Kamis ini bertepatan dengan dibukanya tatanan kehidupan era baru tahap pertama untuk masyarakat lokal. “Desa adat bisa mengatur dan memberikan sanksi kepada krama yang melanggar. Selama ini desa adat cukup tegas bisa menjalankan arahan melalui surat edaran yang kita keluarkan sejak Maret lalu,” terangnya.
Mantan anggota DPR-RI ini mengaku sangat membutuhkan keberadaan Satgas Gotong Royong Berbasis Desa Adat. Walaupun ngayah, satgas tetap dibantu dengan bantuan biaya operasional. “Tempo hari kita bantu dengan biaya operasional yang ada di desa adat. Dari Rp 300 juta bantuan dana desa adat, Rp 50 juta digunakan untuk operasional Satgas Gotong Royong,” paparnya.
Lantaran dana itu sudah dipakai sejak Maret lalu, Koster menyebut kini sudah habis. Bahkan, desa adat bisa jadi sudah kekurangan. Oleh karena itu, desa adat ke depan akan dibantu biaya operasional masing-masing Rp 50 juta dalam APBD Perubahan Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020.
Dengan kata lain, total anggaran yang disiapkan Rp 74,5 miliar. “Cukup besar. Tapi, apa pun juga saya akan mengupayakan karena ini penting. Kalau desa adat kita bergerak secara optimum, bersinergi dengan desa/kelurahan, aparat TNI/Polri dan komponen masyarakat di wilayahnya, itu jauh lebih efektif,” tegasnya. (Rindra Devita/balipost)
