DENPASAR, BALIPOST.com – Koperasi menjadi salah satu bidang prioritas dalam upaya menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif. Soko guru perekonomian ini harus dibangun dari hulu sampai hilir dan pelakunya mesti orang-orang lokal Bali.
Artinya, koperasi termasuk UMKM harus berbasis pada potensi lokal Pulau Dewata. Baik pangan, sandang maupun papan. “Pangan, berkaitan dengan hasil pertanian. Kita punya jeruk Bali, salak Bali, manggis Bali, arak Bali, sapi Bali, babi Bali, anjing Bali, liu gati merk Bali (banyak sekali merk Bali, red), sudah terkenal,” ujar Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Peringatan Hari Koperasi ke-73 dan UMKM Nasional ke-5 Tahun 2020 Provinsi Bali di Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (14/7).
Koster meminta kepala dinas terkait agar membentuk koperasi beranggotakan para pelaku di bidang pertanian tersebut. Misalnya, membuat koperasi jeruk di Kintamani, Bangli, koperasi salak di Karangasem, koperasi manggis dan beras di Tabanan, koperasi mangga dan anggur di Buleleng, atau koperasi ikan dan kakao di Jembrana. Seperti halnya koperasi arak yang sudah ada di Karangasem dan Buleleng.
“Himpun petani-petani itu bergabung dalam lembaga koperasi selain koperasi simpan pinjam, supaya dia melakukan usaha dari hulu sampai ke hilir,” jelas gubernur asal Sembiran, Buleleng ini.
Dengan demikian, lanjut Koster, petani tidak hanya sekedar bertani. Tapi juga berproses di dalam koperasi itu untuk mengolah produknya menjadi produk olahan sekaligus berdagang. Inilah yang disebut koperasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan dari rakyat untuk orang lain.
Jika hal ini berjalan, maka manfaatnya akan dirasakan secara nyata oleh masyarakat lokal Bali. Seperti contoh 15 koperasi berkinerja baik tingkat provinsi yang menerima piagam pada Peringatan Hari Koperasi ke-73 dan UMKM Nasional ke-5 Tahun 2020 Provinsi Bali.
“Tadi saya ngobrol dengan semua yang nerima itu. Kan rata-rata untung dia. Pesertanya bisa mencapai 2000-3000. Karyawannya banyak (menjawab masalah lapangan kerja, red),” jelasnya.
Jika usahanya ditingkatkan, Koster meyakini manfaatnya akan lebih besar. Di hulu ada produk, baik pertanian maupun kerajinan. Di tengah, pemerintah akan memfasilitasi dari sisi permodalan.
Bank BPD Bali bahkan didorong agar memberikan bunga Kredit Usaha Rakyat maksimal 5 persen atau lebih rendah dari nasional sebesar 6 persen. Di sisi lain, pihaknya baru merampungkan Pergub tentang penguatan modal masyarakat yang nantinya mulai diberlakukan 2021. “Bunganya di bawah 5 persen, kecil pokoknya. Pakai itu biar enteng. Saya bantu untuk kepentingan koperasi, saya keluarkan Pergub itu,” paparnya.
Selain modal, menurut Koster, pendampingan juga perlu diberikan untuk pengolahan melibatkan para ahli di perguruan tinggi. Kemudian di hilir, perlu dipikirkan tentang branding, desain, kemasan, dan pasarnya.
Begitu situasi sudah kondusif, pasar lokal akan segera dibentuk lewat pemberlakuan Pergub 99. Dalam hal ini, semua hotel dan restoran di Bali wajib memakai produk hasil koperasi dan UMKM. “Kalau tidak, go to hell. Jangan hanya mencari untung saja ke Bali. Nanti saya akan operasi di hotel-hotel itu, apakah sudah ada ruang untuk UMKM. Supaya dia betul-betul punya komitmen kepedulian terhadap rakyat Bali dengan perekonomian Bali,” tegasnya.
Koster melanjutkan, produk yang dihasilkan di hilir nantinya didorong bersertifikat dan memiliki labeling supaya bisa diekspor. Mantan anggota DPR RI ini berkomitmen untuk membuka kerjasama perdagangan antar daerah di Indonesia dan juga ekspor ke luar negeri.
Pihaknya sedang berupaya agar Bali bisa menjadi super hub untuk pariwisata dan produk ekspor-impor, terutama sekali ekspor. Harapannya, produk dari Bali mempunyai akses pasar hingga ke luar negeri.
Oleh karena itu, ekonomi lokal Bali ditumbuhkan satu per satu. Mulai dari busana adat Bali lewat Pergub No. 79 Tahun 2018, kemudian pangan dengan membangun industri olahan. “Pangannya nanti akan dibangun industri olahan jeruk, manggis, anggur, kakao sebagai hilirisasi pertanian supaya nilai ekonominya meningkat. Kemudian saya juga menggeluti arak Bali lewat Pergub No. 1 Tahun 2020,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Bali, Ketut Tiwi Effendi mengatakan, peringatan hari Koperasi dan UMKM nasional tahun ini mengangkat tema “Tatanan Kehidupan Era Baru Kebangkitan Koperasi sebagai Rumah Besar Pemberdayaan UMKM”. Di tengah situasi pandemi COVID-19, koperasi dan UMKM di Bali turut terdampak. Namun, Gubernur Bali telah membantu lewat pemberian stimulus.
“Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Bali, beliau (Gubernur Bali, red) sudah banyak berperan untuk memberikan bantuan stimulus,” ujarnya.
Menurut Tiwi, Gubernur Koster juga cepat merespon aspirasi masyarakat khususnya gerakan koperasi dan UMKM. Salah satunya, tidak jadi menggabungkan Dinas Koperasi dan UKM dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian, mengeluarkan kebijakan yang berimplikasi pada kemajuan UMKM seperti Pergub No. 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali.
Saat Bali turut terdampak pandemi COVID-19, bantuan stimulus digelontorkan kepada sektor informal seperti UKM dan IKM yang besarannya hampir Rp 78,2 miliar. Tak ketinggalan, bantuan stimulus juga diberikan kepada gerakan koperasi di Bali sebesar Rp 16,3 miliar. “Seluruh dana yang digelontorkan untuk bantuan kesejahteraan masyarakat di Bali ini besarannya hampir Rp 94,4 miliar,” jelasnya.
Tiwi berpesan kepada seluruh warga gerakan koperasi di Bali agar menjaga soliditas, rasa gotong royong, rasa kekeluargaan dan kemandirian koperasi. Selain itu, menjaga stabilitas likuiditas disaat pandemi COVID-19, menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan menghadapi tatanan kehidupan era baru, serta mengikuti perkembangan teknologi. “Suka tidak suka, harus perkembangan teknologi ini kita ikuti sehingga memudahkan kita. Ini hikmah COVID-19. Gunakan dana sosial di koperasi untuk membantu karyawan. Minimal tidak ada PHK,” tegasnya. (Rindra Devita/balipost)
