DENPASAR, BALIPOST.com – Koperasi di Bali menghadapi tiga persoalan serius di tengah pandemi COVID-19. Pertama, menyangkut likuiditas saat nasabah koperasi menarik simpanan/tabungan di koperasi dalam jumlah besar.
Persoalan kedua, anggota koperasi kesulitan mengangsur pinjaman sehingga menganggu pendapatan koperasi. “Masalah ketiga adalah, kesulitan membayar pinjaman kepada pihak perbankan,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali I Wayan Mardiana dalam webinar ‘Tatanan Kehidupan Era Baru Koperasi dan UMKM Menuju Digitalisasi’, Kamis (16/7).
Menurut Mardiana, UMKM juga menghadapi situasi sulit. Antaralain, terkendala pasokan bahan baku karena sejumlah daerah menerapkan PSBB, menurunnya permintaan karena para pelanggan mengurangi pesanan dan kesulitan memperoleh pinjaman modal.
Pemprov Bali dikatakan telah mengambil langkah dalam bentuk penyaluran stimulus bidang ekonomi. Koperasi binaan kabupaten/kota memperoleh dana stimulus sebesar Rp 10 juta dan koperasi binaan provinsi dibantu Rp 30 juta.
Tak hanya itu, Pemprov juga memberi perhatian terhadap pelaku UMKM, IKM (Industri Kecil dan Menengah) dan sektor informal. “Meski banyak kendala yang dihadapi ditengah pandemi COVID-19, penggerak koperasi dan pelaku UMKM diharapkan tetap membangun optimisme,” imbuhnya.
Mardiana menambahkan, koperasi dan UMKM agar melakukan adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru dalam membangun pasar. Mengingat, pandemi COVID-19 telah secara signifikan mengubah pola interaksi antara penjual dengan pelanggan.
Konsumen akan menghindari pertemuan fisik. Belanja secara daring pun diprediksi akan tetap menjadi pilihan setelah pandemi ini berakhir. Hasil survei menyebut, 30% responden mengaku telah meningkatkan aktivitas belanja daring dan 40% mengatakan bahwa mereka akan terus melakukan pembelian secara daring bahkan setelah pandemi berakhir.
Menyikapi hal ini, UMKM harus mampu memetakan pola perubahan perilaku konsumen di era ini, termasuk keinginan, harapan dan kebutuhan konsumen dalam menjalani tatanan era baru. “Manfaatkan platform media sosial, tidak hanya untuk menawarkan produk atau layanan terbaru, namun juga menciptakan jaringan pelanggan setia,” jelasnya.
Hingga saat ini, Bali tercatat memiliki 5.016 koperasi dan 327.310 UMKM dengan presentase pertumbuhan 4 persen di tahun 2019. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Bali yang saat ini tercatat sebanyak 4.230.051, rasio kewirausahaan di Bali terbilang masih kecil yaitu hanya sebesar 7,71 persen.
Sementara itu, Ketua Koperasi Perempuan Ramah Keluarga (KPRK) Tini Rusmini Gorda mengatakan, transformasi mutlak dilakukan oleh penggerak koperasi dan pelaku UMKM. Selain mempermudah, pemanfaatan teknologi di bidang informasi juga mengamankan pelaku usaha dan konsumen dari paparan COVID-19.
Kadek Adnyana selaku pengelola Pasar Bali.id dan Ni Luh Putu Gunarti dari Net.Kop.Rk dalam webinar memperkenalkan platform e-marketplace yang mereka kelola. Kadek Adnyana ingin Bali memiliki platform e-marketplace lokal karena selama ini yang berkembang kebanyakan dari luar daerah. (Rindra Devita/balipost)
