GIANYAR, BALIPOST.com – Asprov PSSI Bali menunggu aturan main atau regulasi tentang pelaksanaan Kompetisi Liga 3 Rayon Bali. Rencananya, Kompetisi Liga 3 digulirkan pasca Liga 1 dan Liga 2 sekitar Oktober nanti. Karena itu, PSSI Bali belum fokus menggelar kompetisi antarklub dan tim perserikatan, di level Pulau Dewata ini.
Ketua Umum Asprov PSSI Bali, Ketut Suardana, di Gianyar, Jumat (17/7) mengemukakan, dalam waktu dekat ini, sekitar Juli hingga Agustus, PSSI Bali punya gawe mengadakan kursus kepelatihan nasional lisensi C. “Kami baru fokus pada kursus kepelatihan sepak bola nasional, yang pesertanya berdatangan dari luar Bali,” jelas Suardana.
Sementara, pelaksanaan Kompetisi Liga 3 jika mengacu dihelatnya usai Oktober, berarti sekitar November sampai dengan Desember mendatang. “Sejauh ini, kami juga belum tahu regulasi Liga 3,” terang Suardana.
Pada bagian lain, Ketua Departemen Sepak Bola PSSI Bali, Nasser Atthamimy mengatakan, pihaknya belum tahu tentang tata cara menggelar Liga 3, utamanya di saat pandemi Covid-19 ini. Ia mengakui, kalau pedoman Liga 3 disamakan dengan level Liga 1 dan Liga 2, tentunya sangat berat dan tidak sanggup. Pasalnya, panpel harus menyediakan ruang isolasi, termasuk rumah sakit rujukan. “Kalau peraturan itu diterapkan, kami dapat dana darimana?” tanya Nasser.
Dia mencontohkan, seandainya babak putaran nasional digelar di Yogyakarta pada Desember nanti. “Dalam perkembangannya, wabah virus corona melanda Kota Gudeg, hingga penderitanya membludak. Apakah putaran nasional tetap dilanjutkan?” beber Nasser.
Ia menilai, jadwal Liga 3 belum turun, ditambah regulasi dan pedoman pelaksanaan belum ada. Nasser mengkhawatirkan, jika Liga 3 diselenggarakan, di saat pandemi covid-19, konsekuensinya memerlukan biaya sangat tinggi. Misalnya, pesepak bola sebelum turun ke lapangan hijau, harus menjalani rapid test. Biayanya Rp 150 ribu per pemain untuk kedua tim kesebelasan, belum lagi perangkat pertandingan, wasit, asisten wasit dan pengawas pertandingan (PP). “Jika diterapkan rapid test, lalu siapa yang menanggung biayanya. Kalau dibebankan kepada panpel, saya kira biayanya terlalu berat,” keluhnya (Daniel Fajry/Balipost)
