DENPASAR, BALIPOST.com – Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) menjadi salah satu yang disoroti dalam Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019. Mengingat, besarannya mencapai Rp 831 miliar lebih atau mendekati 13 persen dari total belanja.
Dalam dua tahun terakhir, besaran SiLPA sudah mengalami peningkatan di kisaran 10,4 persen. “Tahun 2017, SiLPA kita Rp 408,311 miliar lebih. Kalau tidak direm ya nanti bisa menjadi Rp 1 triliun,” ujar Koordinator Pembahasan Ranperda, Gede Kusuma Putra dalam Rapat Laporan Pembahasan Pansus di DPRD Bali, Senin (20/7).
Kusuma Putra menambahkan, dewan meyakini SiLPA akan dimanfaatkan dengan baik dan diarahkan untuk program-program prioritas. Tapi, besarannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun perlu mendapatkan perhatian.
SiLPA cenderung akan bertambah selama RAPBD didesain defisit, namun realisasinya surplus. Selain SiLPA, pihaknya juga menggarisbawahi beberapa persoalan lama yang masih relevan untuk dibicarakan.
Salah satunya menyangkut penerimaan peserta didik baru dan anggaran di sektor pertanian yang masih sangat minim.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry mengatakan, alokasi anggaran untuk sektor pertanian memang sangat kecil yakni 1,8 persen. Terutama untuk menjadikan pertanian sebagai sektor yang strategis dan bisa memberi keberimbangan terhadap struktur ekonomi.
“Oleh karena demikian, salah satu yang harus kita lakukan adalah meningkatkan anggarannya,” ujarnya.
Peningkatan anggaran pertanian, lanjut Sugawa Korry, butuh komitmen yang didorong melalui rekomendasi dewan. Secara bertahap, anggaran pertanian agar ditingkatkan hingga menjadi 5 persen.
Rekomendasi dewan tidak langsung menaikkan hingga 5 persen karena mempertimbangkan pula kepentingan sektor lain. Di samping menyesuaikan dengan kondisi anggaran daerah. “Nanti kalau terobosan diversifikasi, kemudian ekstensifikasi PAD itu bisa dilaksanakan, sudah tentu kita akan dorong melalui Musrenbang,” jelasnya.
Menurut Sugawa Korry, dewan juga merekomendasikan agar bantuan stimulus kepada media massa bukan hanya diberikan kepada perusahaan tapi juga awak media. Sesuai rencana, Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019 diketok palu dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (21/7) ini, bersamaan dengan penetapan Ranperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) Bali Tahun 2020-2050. (Rindra Devita/balipost)
Koordinator Pembahasan Ranperda, Gede Kusuma Putra menyerahkan Laporan Pembahasan kepada pimpinan dewan.
