DENPASAR, BALIPOST.com – DPRD Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif Pemerintah Provinsi terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019. Salah satunya menyangkut potensi dan peluang untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru.
Untuk menggali sumber pendapatan baru, diusulkan agar Pemrov memanfaatkan aset tanah. “Terlebih dengan mencermati neraca Pemprov Bali yang total asetnya mendekati Rp 11 triliun. Komponen terbesar ada di aktiva tetap berupa tanah yang nilainya Rp 4 triliun lebih,” ujar Koordinator Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD, Gede Kusuma Putra dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (21/7).
Menurut Kusuma Putra, Pemprov Bali perlu menjadikan Pemprov DKI Jakarta sebagai benchmarks terkait pemanfaatan aset tanah. Dalam hal ini, aset tanah dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan pola BOT dan BTO.
Di sisi lain, pihaknya juga merekomendasikan agar Pemprov menindaklanjuti semua catatan dan temuan pemeriksaan BPK RI. Apalagi selama 7 kali berturut-turut, Bali sudah meraih opini WTP.
Kemudian, merekomendasikan soal kemudahan administrasi dalam birokrasi dan regulasi. Pasalnya, yang menjadi tumpuan untuk lebih bisa meningkatkan roda perekonomian adalah spending government atau government expenditure, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Hal ini melihat dana transfer yang sangat mendongkrak total belanja ada pada angka ideal. “Karenanya dukungan birokrasi menyangkut regulasi dan kemudahan administrasinya sangat diperlukan. Dewan juga berharap aparat penegak hukum menyikapi situasi kekinian ini bisa lebih cool dan bijak,” imbuh Politisi PDIP ini.
Di tengah-tengah Rapat Paripurna, Anggota Komisi I DPRD Bali I Wayan Gunawan menyebut masih ada ide dan saran anggota dewan yang belum dimasukkan dalam rekomendasi tersebut. Sebagai contoh, masalah pengangguran dan gini ratio.
Mestinya, hal ini juga disampaikan untuk mengingatkan dan mendorong eksekutif mengambil langkah-langkah. Kemudian soal shortcut sebagai bagian penting untuk menata infrastruktur juga tidak disebut dalam rekomendasi. Padahal pendanaannya besar dan ditujukan untuk keseimbangan Bali.
“Saya hanya mengingatkan di balik persetujuan kami terhadap rekomendasi. Kami datang menyampaikan ide, pandangan karena ingin rekomendasi itu menjadi pegangan politis walaupun tidak ada konsekuensi politis dalam penyusunan anggaran berikutnya,” papar Politisi Golkar ini.
Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan, proses sebelum dikeluarkannya rekomendasi dewan sebetulnya sudah berjalan lewat Rapat Gabungan. Tapi memang bisa saja ada tambahan masukan dari dewan yang belum masuk.
Mengingat, rekomendasi merupakan rumusan secara umum. “Jadi, bukan mendetail dari A sampai Z. Artinya sudah tercakup di sana, dan mayoritas anggota dewan sudah bisa menerima,” ujarnya.
Namun demikian, Wiryatama mengaku cukup elastis sebagai pimpinan dan mengedepankan musyawarah mufakat. Oleh karena itu, pihaknya memberikan hak bicara kepada anggota pada saat paripurna berlangsung tanpa memotongnya.
Terlepas dari hal tersebut, Politisi PDIP ini berharap rekomendasi yang telah disampaikan dewan dapat dipenuhi oleh eksekutif. “Kalau ada kurang-kurang kan dalam perjalanan kita bisa tambahkan lagi,” tandasnya. (Rindra Devita/balipost)
