DENPASAR, BALIPOST.com – Sektor pariwisata selama ini kerap dituding tak maksimal menyerap hasil pertanian lokal. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang memukul pariwisata, juga berdampak pada sektor pertanian.
Produk pertanian lokal kini berlebih, terutama sayur dan buah-buahan karena tidak terserap sektor pariwisata. “Produk petani Bali ini kan hampir 50 persen terserap di hotel, restoran, katering, swalayan. Dengan adanya pandemi, tidak terserap dia jadi berlebih,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Ida Bagus Wisnuardhana di Denpasar, Rabu (22/7).
Itu sebabnya, lanjut Wisnuardhana, Gubernur Bali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15036 Tahun 2020 tentang Program Pasar Gotong Royong Krama Bali. Penjual yang diprioritaskan adalah petani/kelompok tani/nelayan yang langsung melaksanakan usaha tani dan budidaya di Bali.
Tujuannya untuk memutus rantai pasar produk pertanian yang terlalu panjang. Saat ini, pihaknya tengah mendata dan berkoordinasi dengan Kabupaten/kota untuk menyiapkan penjual/pedagang sebelum SE berlaku 7 Agustus mendatang. “Dari hasil identifikasi, di provinsi saja ada 55 tempat nanti termasuk instansi vertikal. Kalau masing-masing memasarkan 7 jenis komoditi, kan saya harus menyiapkan sekitar 400 pedagang,” imbuhnya.
Menurut Wisnuardhana, ada Asosiasi di setiap komoditi seperti Asosiasi hortikultura, pedagang telur, pedagang beras, pedagang ayam, dan lainnya. Mereka juga akan dilibatkan untuk mengatur anggotanya supaya dapat berjualan secara bergiliran di Pasar Gotong Royong.
Sementara terkait kewajiban bagi PNS Pemprov untuk berbelanja minimal 10 persen dari gaji per bulan, maka tanggung jawabnya ada pada masing-masing kepala OPD. Pihaknya menggarisbawahi, kewajiban ini hanya untuk PNS. Sedangkan untuk tenaga kontrak sifatnya sukarela.
“Tidak susah ngeceknya, nanti dilakukan secara berjenjang. Diupayakan juga kalau bisa belanja non tunai,” tandasnya. (Rindra Devita/balipost)
