DENPASAR, BALIPOST.com – Sejumlah Fraksi di DPRD Bali menyoroti pemberian bantuan stimulus dari Pemprov Bali kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Seperti disampaikan Fraksi Partai Demokrat Terkait pemberian Bantuan Stimulus Usaha (BSU).
Seperti diketahui, BSU ditujukan kepada Koperasi, IKM dan UMKM melalui Dinas Koperasi Kabupaten/Kota yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Bali. “Kami Fraksi Partai Demokrat mengharapkan murni dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan tidak ada muatan politik,” ujar Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali, I Komang Wirawan dalam Rapat Paripurna di gedung dewan, Senin (10/8).
Dengan demikian, lanjut Wirawan, penerima bantuan benar-benar tepat sasaran. Kemudian, sesuai dengan data dan fakta lapangan serta berkeadilan. “Tidak seperti apa yang saat ini terjadi dimana tercium bau tidak sedap bahwa berdasarkan pengaduan masyarakat penerima bantuan hanya dari kalangan dan atau kelompok tertentu saja,” jelasnya seraya berharap Gubernur dan Dinas Koperasi bertindak tegas dan tidak parsial.
Selain itu, Wirawan menyebut Pemprov Bali tidak menerima sama sekali bantuan sosial dan Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat terdampak Pandemi COVID-19 yang diprogramkan oleh Pemerintah Pusat. Imbasnya, masyarakat di Bali pun menjadi tidak merasakan. “Maka untuk itu mohon saudara Gubernur dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar penderitaan rakyat khususnya masyarakat Bali dapat diminimialisir,” tegasnya.
Senada dengan Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar juga mengkritisi pemberian stimulus. Kendati, Fraksi Golkar sebetulnya mengapresiasi disepakatinya anggaran COVID-19 sebesar Rp 756 Milyar. “Selanjutnya kami berharap baik bantuan pusat maupun daerah agar penyalurannya sesuai dengan mekanisme,” ujar Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, I Ketut Suwandhi.
Menurut Suwandhi, masih banyak keluhan tentang sistem penyaluran stimulus melalui mekanisme yang kurang akurat. Selain itu, ada kesan pemberian stimulus melalui pendekatan politis. “Kalau hal semacam ini terjadi dan terus dilanjutkan, dikhawatirkan pemberian stimulus tersebut tidak berdampak positif terhadap upaya membantu masyarakat terdampak COVID-19,” terangnya.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati membantah ada unsur politis dalam penyaluran stimulus. “Stimulus yang politis, tidak lah. Tidak ada. Kan dibahas bersama-sama itu,” ujarnya singkat. (Rindra Devita/balipost)
