DENPASAR, BALIPOST.com – Pilkada di enam kabupaten/kota di Bali memasuki babak baru. Pengumuman nama kandidat berdasarkan rekomendasi partai politik (parpol) akan menjadi isyarat arah pembangunan Bali ke depan. Kabarnya, rekomendasi para calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan diluncurkan Jumat (28/8) hari ini. Hal ini memang ditungu-tunggu banyak kalangan. Sebelumnya partai koalisi baik itu Partai Golkar, NasDem dan Partai Demokrat telah meluncurkan kandidatnya.
Pengumuman rekomendasi PDI Perjuangan bagi Bali jelas memiliki arti strategis. Setidaknya, pasca-Pilpres dan Pileg 2019, dominasi partai besutan Megawati Soekarnoputri ini sangat dominan di Bali. Bila bercermin dari hasil Pileg dan pilpres 2019, maka modal besar para calon dari PDI-P sangatlah kuat. Namun, hal ini bukan berarti persaingan merebut simpati pemilih telah usai.
Pilkada tetap akan menjadi partarungan kredibilitas kandidat. Bahkan, kecerdasan para elite partai dan kandidat dalam membangun komunikasi publik dan komunikasi politik ini akan menentukan hasil akhir dari Pilkada 9 Desember mendatang.
Pengamat politik Universitas Udayana Dr. GPB Suka Arjawa kepada Bali Post mengatakan, rekomendasi memang fase yang ditunggu-tunggu oleh para kandidat. Fase ini juga berpotensi menimbulkan gesekan politik di internal partai. ‘’Saya berharap kader PDI Perjuangan bersikap dewasa dan mengedepankan kebersamaan dalam merespons pengumuman rekomendasi. Persaingan internal partai memang ketat, namun kader tetap harus menghormati keputusan partainya,’’ jelasnya.
Dekan FISIP Universitas Udayana ini mengatakan, kader PDI-P tentu sudah paham betul mekanisme rekomendasi partainya. Hal ini tentu harus dikelola dengan sikap bijak oleh kadernya. ‘’Kewenangan DPP PDI-P dalam menentukan patarungnya saat pilkada khusus Bali hendaknya disikapi dengan arif. Persaingan internal PDI-P sangat ketat dan kader wajib menerima rekomendasi,’’ sarannya.
Ia menambahkan, kerelaan dan kelegaan para kader PDI-P mengamankan rekomendasi akan menjadi inspirasi baru bagi Bali dalam membangun kesejukan sosial bagi Bali. Gesekan politik yang berimbas pada stabilitas sosial harus ditekan oleh semua pihak, termasuk elite politik PDI-P. ‘’Di sinilah diperlukan kecerdasan mengelola informasi dan melakukan komunikasi dengan kader, termasuk dengan masyarakat. Kader PDI-P harusnya bisa menjadi teladan kesejukan sosial,’’ sarannya.
Sebagai akademisi, ia berharap semua elemen di Bali termasuk politisi kini ditantang bisa menjadi teladan kedamaian. Terlebih kini ancaman pandemi Covid-19 yang telah menghancurkan pertahanan semua sektor. Kondisi ini jangan lagi diperkeruh oleh ambisi-ambisi destruktif yang bisa menimbulkan gesekan sosial.
Akademisi Stispol Wirabhakti Denpasar Ray Misno menegaskan, komunikasi politik harus menjadi identitas politisi ke depan. Jika ini bisa dibangun maka pilkada yang biasanya berlangsung dengan pola kebulatan tekad akan bergerak pada upaya-upaya pemahaman karakter kandidat. ‘’Komunikasi politik yang bagus dan elegan akan membuat demokrasi lebih berkualitas dan murah. Ini juga akan sangat efektif untuk kepentingan lahirnya kandidat yang sejalan dengan aspirasi publik,’’ tegasnnya.
Komunikasi politik yang cerdas bisa dikembangkan tak hanya di perkotaan yang notabene kecerdasan pemilihnya bagus, tetapi juga bisa bergerak ke daerah-daerah tradisional atau pedesaan. ‘’Jika komunikasi politik bisa dibangun maka demokrasi akan berjalan murah, sedangkan rakyat akan memiliki pemimpin yang lebih peduli aspirasi warganya. Jika demokrasi mahal maka pemimpin akan sibuk mengembalikan modal politiknya saat berkuasa,’’ ujarnya.
Untuk itu, katanya, politisi tak saja harus memiliki relasi dan jaringan tetapi harus mampu membangun komunikasi publik dan politik secara jelas dan profesional.
Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Ngurah Rai Denpasar Dr. Gede Wirata, S.Sos., S.H., M.AP. mengatakan, realita satu jalur dalam kontestasi politik di Bali menjelang pilkada di enam kabupaten/kota tidak bisa dimungkiri. Sebab, hal ini sudah terjadi. Namun, menghadapi realita ini khususnya bagi masyarakat pemilih agar lebih selektif dalam menentukan pilihannya.
Jangan sampai seperti membeli kucing dalam karung. Sebab, track record pasangan calon bisa dilihat melalui media sosial, tidak harus bertatap muka langsung. ‘’Kalau memang satu jalur itu bisa membawa kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, kenapa tidak? Kalau itu (kepentingan dan kesejahteraan masyarakat – red) yang tidak terjawab, ini yang menjadi pertanyaan dan kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi pemilih itu sendiri. Jangan sampai seperti membeli kucing dalam karung,’’ katanya mengingatkan.
Terkait dengan calon petahana, Wirata menilai jauh lebih kecil tantangannya dibandingkan pasangan calon baru. Kendati demikian, pihaknya tetap menegaskan bahwa meyakinkan pemilih dengan program-program andalan sangat penting dilakukan. Sebab, tidak menutup kemungkinan para pemilih akan berpaling kepada calon baru. Apalagi, kalau program yang pernah dijanjikan belum terealisasi pada masa jabatannya. Sebab, politik tidak bisa direka-reka. (Kmb/Winatha/balipost)
