Oleh Dr. I Putu Gede Datmika, S.E., M.Si.Ak., CA., CPA.
Kekuasaan adalah kata yang tidak bisa dipisahkan dari keinginan dan ego. Manusia cenderung ingin berkuasa pada bidang profesi masing-masing sesuai latar belakang pendidikan dan sosial politik mereka. Fenomena dunia bisa dipengaruhi oleh kekuasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjalankan profesi masing-masing.
Kekuasaan yang positif menghasilkan kedamaian dan keindahan dunia karena terjaga hubungan yang harmonis sesama profesi di alam semesta. Namun akan sangat meresahkan dan penuh ketakutan apabila kekuasaan diambil peran secara negatif. Kekuasaan negatif tidak bisa dilawan oleh kalangan masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat untuk menolak apa yang menjadi perintah dari orang yang punya kekuasaan. Kekuasaan negatif muncul karena para pendidik profesional dan ilmuan melanggar sumpah profesi mereka.
Perguruan tinggi bisa memberikan kekuasaan negatif karena masyarakat tidak mengetahui apa yang dilakukan di kalangan dunia akademisi. Informasi yang tidak berimbang menyebabkan masyarakat hanya mempercayai hasil penelitian dan anjuran dari para peneliti seperti penemuan vaksin, penemuan obat dan cara seleksi mahasiswa baru pada bidang kedokteran. Peran kekuasaan di sini amat sangat menonjol. Penguasa bilang A, masyarakat harus menerima A. Kalau ingin mendapatkan jawaban lebih lanjut ada keterbukaan informasi publik yang sengaja mereka ciptakan untuk menambal celah agar tidak bisa ditelusuri lebih lanjut. Di sinilah peran kekuasaan negatif yang bisa berkuasa selama puluhan tahun apabila tidak ada masyarakat yang bisa mendobrak secara radikal berdasarkan kekuasaan positif dengan berbekal ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kekuasaan politik yang negatif lebih berbahaya, karena bisa membuat ketidakadilan dalam perilaku kehidupan masyarakat dalam berbagai lini kehidupan. Wakil rakyat yang berkuasa secara negatif akan menggunakan kekuatan mereka untuk mendominasi pembahasan anggaran yang menjadi domain para wakil rakyat yang terhormat ini. Kebijakan umum anggaran bisa dibelokkan untuk kepentingan para elite mereka untuk memenuhi janji kampanye pada saat pemilihan umum dan mereka membayarnya lewat politik anggaran di mana mereka adalah penguasa dan berkuasa dalam menentukan kebijakan umum anggaran.
Kekuasaan negatif tidak bisa dihindari dari kampanye politik yang sudah dilalui dalam proses perolehan suara untuk menduduki kursi parlemen. Dalam keadaan apa pun akan terus memanfaatkan kekuasaan dalam mengambil kebijakan yang akan memengaruhi kebijakan dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan dan penentuan bantuan sosial kepada masyarakat.
Kekuasaan para elite bisa memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Untuk mendobrak kekuasaan negatif menjadi kekuasaan positif diperlukan pemerataan pendidikan yang diyakini bisa melawan kekuasaan negatif dengan berpikir kritis, karena mempunyai pengetahuan yang relatif seimbang sehingga terjadi informasi yang selaras antara pemangku kekuasaan dengan penerima informasi untuk kepentingan masyarakat kebanyakan.
Kesetaraan pengetahuan yang bisa mensejajarkan informasi antara pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan tanpa banyak polemik di masyarakat. Tidak ada informasi yang menyesatkan dan menimbulkan gejolak apabila tidak ada para pemangku kepentingan memanfaatkan kekuasaan negatif untuk meraup keuntungan pribadi maupun entitas mereka.
Kekuasaan positif mampu mendorong kehidupan sosial mayarakat secara madani, karena informasi yang diterima datang dari para pemilik kekuasaan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapat dari orang-orang yang benar-benar tidak melanggar sumpah profesi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang maupun jasa, sehingga tidak akan pernah menimbulkan gejolak di masyarakat.
Anak muda yang mau menjadi dokter mendapatkan pendidikan dokter sesuai dengan proses dari pemilik kekuasaan yang dijalankan secara positif. Pelayanan rumah sakit tidak mendapatkan demo apabila melayani masyarakat dengan kekuasaan positif. Transparan dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang menderita sakit.
Profesi seperti pengacara, akuntan, notaris, dan jasa penilai tidak akan pernah melanggar etika profesi yang bisa meresahkan kehidupan sosial masyarakat apabila memberikan pelayanan dan kekuasaan secara positif. Inti ajaran dari ajakan menjalankan kekuasaan positif adalah kemakmuran untuk semua orang.
Penulis, Dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
