DENPASAR, BALIPOST.com – Setelah gedung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Jembrana, Gianyar, Karangasem, mulai digarap, kini giliran gedung MDA Denpasar dibangun. Ditandai dengan peletakan batu pertama, Sabtu (29/8) oleh Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara dan Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet.
Gedung MDA Denpasar ini dibangun di atas lahan milik provinsi seluas 31 are dengan luas bangunan 15 x 7,4 meter di Puspem Lumintang. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, pembangunan gedung MDA Denpasar menelan dana sekitar Rp 3,1 miliar yang merupakan dana bantuan CSR.
Bukan hanya Denpasar, pembangunan gedung MDA di kabupaten lainnya juga menggunakan dana CSR. Kecuali Gianyar, melalui dana APBD setempat.
Dikatakan, pembagunan gedung MDA Denpasar ini merupakan yang keempat. Kemudian menyusul kabupaten lainnya, seperti di Bangli, Buleleng dan Badung, serta kabupaten lainnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Madya Desa Adat Denpasar A.A. Ketut Sudiana sangat mengapresiasi langkah Gubernur Koster membangunan gedung MDA di seluruh Bali. Langkah ini dinilai sebagai wujud penguatan desa adat di Bali.
Sudiana menilai ini sebagai langkah cerdas yang sangat luas dan bergerak maju untuk menjadikan budaya Bali ini menjadi suatu peradaban dunia. “Hal ini sangat penting diberikan apresiasi oleh kita semua yang hadir di ruangan ini kepada Bapak Gubernur dalam kepemimpinannya yang telah berbuat sesuatu sehingga akan dikenang oleh masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan, gedung MDA ini akan menjadi tempat strategis dalam pengembangan desa adat ke depan. “Karena itu pula, tidak berlebihan bila kita memberi apresiasi dengan setinggi-tingginya dan mendukung sepenuhnya Bapak Gubernur yang telah bekerja keras, tulus dan lurus dalam upaya memberikan perhatian yang luar biasa kepada desa adat dan Bali yang mempunyai peran strategis ke depan,” sebutnya.
Menurutnya, Bali menjadi kuat dan bisa berkelanjutan karena memang ditopang oleh adat dan budaya sendiri yang diwadahi oleh kebijakan yang strategis. (Asmara Putera/balipost)
