DENPASAR, BALIPOST.com – Majelis Desa Adat (MDA) harus berfungsi dengan baik untuk memastikan 1.493 desa adat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai Perda No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Tanpa adanya MDA yang kuat dan baik, maka desa adat juga bisa salah arus atau salah jalan lantaran berjalan semaunya sendiri.
“Maka diperlukan pembinaan dan pengawasan dari Majelis. Jadi, fungsi MDA di provinsi, kabupaten, sampai kecamatan itu harus betul-betul menjalankan fungsinya dengan baik sesuai arahan Perda No.4 Tahun 2019,” ujar Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Karya Pamlaspas Lilagraha di Kantor Majelis Desa Adat Bali bertepatan dengan Purnama Katiga, Rabu (2/9).
Itu sebabnya, lanjut Koster, MDA harus memiliki kantor yang representatif. Jangan lagi seperti saat masih bernama Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), kantornya berada di pojokan dan menumpang di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Sekarang MDA Provinsi Bali sudah memiliki kantor yang megah dan bagus.
“Karena APBD terbatas, saya berinisiatif menghubungi Direksi-direksi BUMN di Jakarta dengan surat resmi yang saya tandatangan langsung. Pang sing percuma ngirim surat, takutnya kalau bukan gubernur yang membuat itu dianggap lewat begitu saja,” tuturnya.
Koster mengaku sudah berhasil mengumpulkan dana Rp 26 miliar lebih dana CSR BUMN. Untuk membangun kantor MDA provinsi, dana yang dipakai Rp 9,8 miliar.
Namun, dana itu hanya untuk bangunan kantor tanpa pagar. Jika ditambah pagar, tentu melebihi dari dana tersebut.
Sedangkan untuk furniture disumbangkan oleh Bank Indonesia senilai Rp 1 miliar. Di dalam gedung juga terdapat gedung pertemuan seperti bioskop. “Saya juga meminta Pak Sekda supaya difikirkan pegawainya untuk di kantor ini, kemudian juga mobil operasionalnya, dana operasionalnya, harus difikirkan ini. Jadi kita harus tuntas mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan adat kita di Bali,” imbuhnya.
Koster menambahkan, dana dari BUMN itu juga dipakai membangun kantor MDA di kabupaten/kota. Tahun ini, ada 7 kantor MDA kabupaten/kota yang dibangun.
Namun, hanya kabupaten Gianyar yang memakai dana APBD setempat. Sisanya, kantor MDA di Tabanan, Denpasar, Jembrana, Buleleng, Karangasem, dan Bangli seluruhnya memakai dana CSR.
Bedanya dengan kantor MDA provinsi yang dibangun 3 lantai, di kabupaten/kota hanya berlantai 2. Anggarannya pun sekitar Rp 3 miliar.
“Maka kurang dikit, karena itu saya sudah memikirkan untuk memanggil lagi sejumlah Dirut BUMN. Minggu ini akan saya undang 4 Dirut BUMN lagi agar semuanya menyumbang berupa bangunan untuk gedung MDA kabupaten/kota,” jelasnya.
Koster meyakini, 9 kabupaten/kota di Bali nantinya akan memiliki kantor MDA yang representatif dan memadai. Utamanya dalam mendukung pelaksanaan fungsinya untuk membina desa adat di Bali.
Mengingat, desa adat memiliki tugas dan kewenangan luar biasa. Seperti membuat awig-awig, perarem, serta menjalankan tugas berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan menyangkut adat istiadat di Bali.
“Bagaimana menghasilkan keputusan yang bagus kalau sarana prasaranya tidak bagus, jadi semuanya harus menunjang,” terangnya.
Koster pun meminta para prajuru di MDA Provinsi Bali untuk bekerja dengan serius mengurusi adat di Bali. Sehingga, desa adat berjalan semakin baik ke depan dan bisa mengikuti perkembangan jaman dalam tata kelolanya.
Jadi, desa adat tidak hanya sekedar mengurusi tradisi. Selain untuk MDA, kantor yang dibangun ini juga digunakan untuk kepentingan koordinasi Forum Perbekel Provinsi Bali. Ruangan pun sudah disiapkan secara khusus.
“Kalau desa adat, MDA, desa, semua itu berjalan dengan baik dalam memelihara alam, manusia, budayanya, maka alam kita akan bagus. Gumi Bali ini teduh, tis, bisa akan mendatangkan rejeki. Kalau rejeki, ekosistemnya bagus, maka ekonominya bergerak, masyarakatnya sejahtera,” tandasnya. (Rindra Devita/balipost)
