DENPASAR, BALIPOST.com – Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gusti Putu Budiartha mengatakan, dibukanya tatanan kehidupan era baru justru dianggap oleh masyarakat bahwa mereka bisa kembali beraktivitas seperti sediakala. Hal ini menjadi persoalan.
Kendati pemerintah sudah berkali-kali menekankan tentang beraktivitas produktif dan aman dari COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan, seolah tidak mempan. “COVID-19 masih ada, bertebaran di mana-mana. Masih merupakan momok di tengah masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, maka yang paling utama harus dilakukan adalah disiplin melaksanakan protokol kesehatan,’’ ujarnya.
Budiartha menambahkan, seluruh elemen masyarakat Bali harus disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Apalagi sekarang, klaster-klaster penyebaran Covid-19 semakin banyak bermunculan.
Bali bahkan sudah termasuk sebagai daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi. Tidak hanya di pasar tradisional, tetapi juga dalam kegiatan upacara adat dan agama, bahkan rumah tangga.
Pihaknya melihat masih banyak masyarakat yang berkerumun atau berkumpul di satu tempat hingga membuat keramaian. ‘’Sekarang itu harus dibatasi kembali, karena vaksin belum juga ada,’’ tegas politisi PDI-P ini.
Menurut Budiartha, dewan pasti akan mendukung kebijakan Pemprov Bali jika kembali akan melakukan refocusing anggaran. Sepanjang anggaran itu dipakai untuk penanganan Covid-19 dan menekan laju penularannya. Apalagi sekarang kapasitas rumah sakit (RS) sudah mulai penuh untuk merawat pasien COVID-19.
Di sisi lain, masyarakat terkonfirmasi positif terutama yang sehat atau tanpa gejala sudah tidak lagi dibawa ke hotel atau tempat karantina pemerintah. Dengan kata lain, mereka kini diminta untuk melakukan karantina mandiri di rumah. Ini menandakan stok anggaran pemerintah sudah mulai menipis. ‘’Harapan kita, masyarakat semuanya harus disiplin. Jangan coba-coba melawan virus ini. Virus ini ganas,’’ pungkasnya. (Rindra Devita/balipost)
