SEMARAPURA, BALIPOST com – Sejak Nusa Penida berkembang dengan pesat dengan pariwisatanya, pelaku pariwisata dinilai belum mampu memenuhi tingginya kebutuhan seafood. Sejak perkembang kebutuhan pokok aneka seafood justru lebih banyak dipasok dari luar.
Menurut Bupati Klungkung Nyoman Suwirta selama ini kebutuhan pokok seafood, seperti udang, kerapu, dan kepiting yang diolah menjadi aneka hidangan untuk wisatawan di Nusa Penida, justru berasal dari wilayah Bali daratan. Ini cukup ironis, padahal Nusa Penida sendiri adalah daerah kepulauan yang cukup akrab dengan laut.
Situasi itulah yang membuat dirinya ingin mengambil peluang tersebut agar Nusa Penida mampu mandiri memenuhi setiap kebutuhannya sendiri. “Saya akan memanfaatkan kembali kawasan mangrove tersebut untuk budidaya udang, kepiting dan kerapu. Ini nantinya dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan seafood bagi wisatawan yang berkunjung ke Nusa Penida. Bahkan cita-cita justru kita yang semestinya mengirim ke kawasan restoran dan rumah makan di Bali daratan,” ujarnya.
Ia kembali ingin membangun tempat budidaya Kerapu, kepiting, dan udang di Ceningan, Desa Lembongan, Nusa Penida. Bupati Suwirta didampingi Perbekel Desa Lembongan I Ketut Gede Arjaya, sempat turun bersama dengan Kelompok Tani Bakung Sari, Rabu (16/9) bersama-sama meninjau lokasi mangrove yang terdapat di kawasan Ceningan Kangin.
Kawasan mangrove yang berada di sebelah timur Pulau Ceningan adalah tempat tambak ikan bandeng. Tambak ini sempat menjadi pemasok untuk kebutuhan pokok seafood di Nusa Penida. Namun sekarang sudah tidak aktif lagi.
Bupati Suwirta menyatakan selain untuk kebutuhan seafood bagi wisatawan, budidaya ini juga untuk memenuhi konsumsi masyarakat setempat. Imbasnya, tentu adalah harga jual seafood yang tidak lagi melambung.
Sehingga mampu dijangkau masyarakat. Selain itu, dengan dagingnya yang masih fresh, tambak tersebut juga nantinya dapat digunakan sebagai objek wisata edukasi dalam mengenal lebih jauh dengan seafood dan manfaatnya bagi kesehatan.
Bupati Suwirta menambahkan karena kawasan yang akan dipakai merupakan kawasan mangrove dengan luas kurang lebih 3 sampai 4 hektare, Pemkab akan mengawalinya dengan melakukan konsultasi bersama para ahli untuk mewujudkan keinginan tersebut. “Saya sudah bertemu dengan Menteri Kelautan, dan beliau mendukung ide tersebut. Kami sudah ancang-ancang untuk melakukan perencanaan. Sehingga ide ini bisa terealisasi,” tegasnya. (Bagiarta/balipost)
