DENPASAR, BALIPOST.com – Kasus COVID-19 d Bali kian mengkhawatirkan. Jumlah kasus hariannya terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam dua hari terakhir, jumlahnya kembali ke tiga digit.
Menurut Pengamat dan Pakar Kesehatan Masyarakat, I Ketut Swarjana, SKM, M.Ph, Dr.PH, Bali harus segera berbenah. Bali tak boleh seperti Jakarta.
Ia menilai Bali sebenarnya bisa menekan angka kasus COVID-19 namun tak mau maksimal memanfaatkan kearifan lokal yang dimilikinya. Dia mencontohkan Thailand bisa menekan angka COVID-19 karena serius dan disiplin menggunakan nilai-nilai kearifan lokalnya.
Bali yang memiliki pecalang di tingkat banjar adat dan desa adat tak memanfaatkannya dengan baik. Para pecalang ini adalah ujung tombak pengawasan prokes COVID-19 dan disiplin warga meggunakan masker. Namun, selama ini ada kesan hanya disuruh bekerja saja, tanpa ada imbalan, seperti insentif dari pemerintah. “Banyak pecalang mengeluh hanya kerja namun tak pernah diperhatikan nasibnya,” ujar Swarjana.
Pecalang ini, kata dia, sangat strategis karena mereka ada di semua sudut wilayah banjar adat dan desa adat. Sedangkan polisi jumlahnya terbatas.
Swarjana menegaskan pemerintah harus memberikan insentif setara dengan sekali upah kerja mereka tiap hari, yakni Rp 100.000-150.000 per hari. Alasannya mereka meninggalkan pekerjaan dan keluarga.
Jika pecalang diberi imbalan kerja, ia percaya mereka akan serius mengawasi dan memantau prokes di lingkungannya. “Pecalang jangan terus disuruh ngayah karena keluarganya juga memerlukan biaya hidup,” cetusnya.
Dia menyarankan gubernur, wali kota dan bupati untuk berpikir ke arah itu. Jika tidak berani mengeluarkan dana COVID-19 ke pecalang, siapa yang diandalkan memantau mobilitas penduduk, sidak disiplin pakai masker, dan mengawasi warga yang menjalani isolasi mandiri.
Ia pun mengingatkan, COVID-19 tak mengenal istilah teman, pimpinan, kerabat atau saudara. Pokoknya siapapun punya potensi menularkan maupun ditularkan sehingga pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan wajib bagi semua orang ketika berada di luar rumah.
Pemerintah harus lebih jeli melihat persoalan ini. Masyarakat yang membandel tak mau pakai masker harus dipaksa dengan aturan dan pengawasan yang ketat. Ini demi melindungi Bali. Gubernur harus lebih tegas lagi. (Sueca/balipost)
