GIANYAR, BALIPOST.com – Warga Desa Tampaksiring mengeluhkan minimnya bantuan pemerintah untuk puluhan kepala keluarga (KK) yang kini sedang melakukan isolasi mandiri akibat adanya anggota keluarga positif COVID-19. Warga juga mempertanyakan alokasi penggunaan dana desa, yang dinilai minim untuk penanganan wabah ini.
Terlebih saat ini penyebaran pandemi Covid -19 di desa tersebut semakin meluas. Kondisi ini diungkapkan perwakilan warga, I.B Made Baskara ditemui Selasa (29/9).
Baskara mengungkapkan cukup banyak warga Desa Tampaksiring yang positif COVID-19. Hasil swab yang positif itu pun mengharuskan keseluruhan keluarga dalam satu areal rumah untuk melakukan isolasi mandiri.
Namun naas warga yang melakukan isolasi mandiri itu justru minim perhatian dari pemerintah terkait. “Dalam satu pekarangan saja bisa ada belasan warga yang sedang melakukan isolasi mandiri, dan mereka kesulitan untuk makan, karena tidak ada bantuan sembako ataupun masker dari pemerintah, khususnya aparat desa,” katanya.
Diakui selama ini warga yang melakukan isolasi mandiri selama 14 hari itu, dominan hanya menerima bantuan dari tetangga yang peduli. Selain itu pihaknya sendiri dalam perkumpulan sekeha demen garis bawah, juga berupaya mencarikan bantuan sembako untuk warga yang melakukan isolasi mandiri. “Akhirnya kami sepakat mengumpulkan dana untuk sembako, dan dibagikan ke sejumlah KK yang sedang melakukan isolasi mandiri,“ ungkapnya.
Tidak hanya itu pihaknya juga sudah mempertanyakan kondisi ini kepada aparat Desa Tampaksiring, namun jawaban yang diterima ialah dana desa sudah habis. Baskara pun mengaku terkejut menerima jawaban itu. “Katanya dana desa sudah habis, tetapi kami tidak bisa mendapat perincian yang jelas, terkait penggunaan dana desa ini sepanjang tahun ini. Padahal laporan penggunaan dana desa itu harus dipajang dengan baliho, sebagai bentuk transparansi, tapi itu tidak ada, makaya kami curiga adanya penyalahgunaan anggaran,” keluhnya.
Baskara juga mengeluhkan terkait pihak desa yang beberapa waktu lalu, justru melakukan kegiatan penaburan ikan koi. Diketahui senilai belasan juta rupiah di aliran Tukad Petanu, dalam rangka pengembangan Desa Wisata.
Ia pun menilai kegiatan itu tidak tepat di tengah situasi pandemi yang seharusnya mengurangi keramaian. “Di tengah kondisi seperti ini, seharusnya penangganan covid dijadikan prioritas sebagai persoalan yang lebih urgen, dari pada menggunakan dana untuk pengembangan objek wisata baru,” tandasnya.
Sementara Perbekel Desa Tampaksiring I Made Widana dikonfirmasi mengatakan petugas gabungan sudah rutin melakukan tracing ke rumah warga yang dinyatakan positif COVID-19, sehingga diharuskan isolasi mandiri. Pihaknya juga sudah memberikan bantuan masker.
Namun diakui untuk bantuan sembako memang masih minim. “Kalau sembako memang tidak boleh (dianggarkan-red) oleh desa dinas, karena sementara ini kami belum memiliki PAD untuk menganggarkan itu (sembako-red),” katanya.
Dikatakan sebelumnya sembako sudah digelontorkan dari bantuan Bupati Gianyar, ada juga bantuan stimulus, hingga BST untuk 550 KK dari Kementerian Sosial RI. Sementara bantuan sembako untuk warga yang kini tengah melakukan isolasi mandiri, diakui memang belum ada. “Bantuan sembako ini sedang kami mohonkan ke dinas sosial melalui bapak Camat Tampaksiring,” jelasnya.
Diungkapkan saat ini warga yang tengah melakukan isolasi mandiri cukup banyak. Di Banjar Mantring terdapat dua pekarangan yang masing-masing dengan 10 KK dan 6 KK untuk satu pekarangan.
Banjar Kelodan ada 1 pekarangan melakukan isolasi mandiri yang terdiri dari 2 KK, Banjar Tegal Suci 1 Pekarangan dangan 2 KK. Banjar Saraseda 2 Pekarangan masing-masing 2 KK dan 5 KK, Banjar Tengah satu pekarangan dengan 8 KK. “Yang terpapar rata-rata ada satu warga di masing-masing pekarangan itu, hanya keseluruhan meliputi sekian KK harus diisolasi,” katanya.
Sementara terkait kegiatan menabur ikan Koi di Tukad Petanu, diakui program itu merupakan bantuan dari Bank Indonesia yang sudah direncanakan sejak lama. Ia mengaku tidak bisa merubah alokasi bantuan tersebut, karena harus sesuai pertanggungjawaban. “Karena pertanggungjawabannya memang untuk pengembangan pariwisata, kalau realisasi untuk yang lain, kan saya yang disalahkan,” tandasnya. (Manik Astajaya/balipost)
