DENPASAR, BALIPOST.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengajak para wisudawan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan terhadap pembangunan nasional. Terutama dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
Ia mengutarakan kesarjanaan telah diraih, kini saatnya bertindak secara nyata memberikan manfaat dan daya guna kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak sebagai implementasi dari ilmu yang didapat. Masih banyak perempuan dan anak belum mendapatkan manfaat pembangunan yang setara, dan masih mengalami kekerasan.
“Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek sosial kehidupan dimulai dari institusi sosial terkecil, yakni keluarga, sampai ke lembaga masyarakat, dunia usaha, media, dan pemerintah, demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur tanpa terkecuali. Dukungan Saudara sekalian merupakan kekuatan bagi kita semua, di bidang pekerjaan apapun nantinya,” kata Menteri Bintang saat menyampaikan orasi ilmiah pada Wisuda Pascasarjana XI dan Sarjana XXXVIII Universitas Ngurah Rai Tahun 2020 yang dilakukan secara virtual.
Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan selama hidupnya, dan 1 dari 10 perempuan mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2018 (SNPHAR) menunjukkan bahwa 2 dari 3 anak usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan 5 arahan terkait prioritas pembangunan PPPA pada tahun 2020-2024. Arahan tersebut, diantaranya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.
“Berbagai prioritas tersebut merupakan cross cutting issues yang dari tahap pencegahan sampai penanganannya membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, perlu adanya kesadaran dan keterlibatan semua pihak dalam menyuarakan dan mengedukasi seluruh lapisan masyarakat, baik terkait program-program PPPA, serta pentingnya hak-hak perempuan dan anak yang perlu ditanamkan dalam persepsi masyarakat. Hal tersebut contohnya mengenai penerapan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menaikkan batas usia perkawinan perempuan menjadi 19 tahun,” tambah Menteri Bintang.
Rektor Universitas Ngurah Rai, Ni Putu Tirka Widanti mengatakan wisuda merupakan rangkaian akhir dari keseluruhan proses pendidikan, sekaligus momentum strategis dalam rangka pertanggungjawaban ilmiah bagi perguruan tinggi kepada masyarakat. Wisuda juga merupakan refleksi pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Tahun ini Universitas Ngurah Rai melepas 656 wisudawan, baik yang meraih gelar sarjana maupun magister. “Wisuda bukan merupakan akhir perjuangan, namun merupakan awal tantangan yang lebih berat. Ijazah dan gelar kesarjanaan bukanlah segalanya. Ijazah tidak berarti apa-apa bila tidak diikuti tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadilah sarjana yang mencintai kejujuran, pembela kebenaran dan keadilan, serta melayani kepentingan masyarakat,” terang Ni Putu Tirka Widanti.
Perwakilan Wisudawan Universitas Ngurah Rai, Putu Eka Trisna Dewi mengapresiasi Universitas Ngurah Rai yang telah membimbing para mahasiswa untuk terus mengembangkan diri, mencetak lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta terus membimbing mahasiswa walaupun di tengah pandemi.
“Selama pandemi para pengajar tetap tekun dan sabar memberikan bimbingan kepada kami untuk mampu mengoperasikan teknologi kuliah secara daring. Meski secara daring, tidak mengurangi esensi dan makna dari proses belajar mengajar. Bagi teman-teman wisudawan, wisuda ini bukanlah akhir, namun awal dari perjalanan kita menuju pendidikan yang sebenarnya di masyarakat luas. Gelar sarjana yang kita raih saat ini bukanlah sekadar penghargaan dan pengakuan. Namun, gelar serjana merupakan beban moral yang sangat besar dan harus dipertanggungjawabkan di masyarakat,” ujar Putu Eka Trisna Dewi.
Dalam kesempatan ini, Menteri Bintang mengajak para wisudawan untuk memunculkan kesadaran, upaya, partisipasi dan keterlibatan aktif dalam mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
“Saya mengajak para wisudawan untuk menjadi bagian dalam perjuangan kita bersama, demi mewujudkan kesetaraan gender dan pembangunan nasional yang berpihak kepada perempuan dan anak, serta menghasilkan hasil karya yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju,” tutup Menteri Bintang. (kmb/balipost)
