MANGUPURA, BALIPOST.com – Guna mewujudkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang mana transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama, Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Badung Ketut Lihadnyana melaksanakan rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD Badung di Kantor DPRD, Senin (12/10). Rapat koordinasi dengan pimpinan Dewan dari tingkat Ketua Dewan, hingga Ketua-ketua Fraksi yang ada di DPRD Badung membahas sejumlah hal berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan khususnya terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Wakil Ketua I, Wayan Suyasa, Wakil Ketua II, Made Sunarta, Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya, Kepala BPKAD Ketut Gede Suyasa, Sekwan I Gusti Made Agung Wardika dan para Ketua Fraksi.
Pada kesempatan itu, Ketut Lihadnyana mengatakan komitmennya untuk tetap memfasilitasi jalannya pemerintahan dan Pilkada Tahun 2020 agar berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, pihaknya mengajak semua pihak meningkatkan akuntabilitas dan reliabilitas (keandalan) dalam pengambilan kebijakan dengan mengidentifikasi beberapa prinsip yakni transparansi, pertanggungjawaban (responsibility), akuntabilitas, partisipasi dan ketanggapan (responsiveness) sebagai prinsip kunci Good Governance. “Kita semua harus memahami dalam menyusun APBD Tahun 2021 didasari oleh Permendagri 90, yang mana semua penyusunannya by sistem. Apalagi di masa pandemi Covid-19, APBD Tahun 2021 merupakan gambaran kemampuan pendapatan Kabupaten Badung secara realistis,” ujarnya.
Lihadnyana menambahkan, setelah mendapatkan gambaran pendapatan Kabupaten Badung secara kondisi riil tahun 2021, baru akan masuk dalam pembahasan mengenai belanja daerah. “Apabila APBD 2021 sehat tentu kita juga akan optimis dan belanja harus sesuai dengan kemampuan,” ucapnya.
Pihaknya juga optimistis bahwa penyusunan APBD Kabupaten Badung Tahun 2021 bisa berjalan dengan baik meskipun di tengah pandemi Covid-19. Sistem work from home (WFH) tidak akan mengurangi produktivitas kerja ASN.
Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengungkapkan, rapat koordinasi bertujuan menjalin komunikasi dan keterbukaan mengenai tata kelola pemerintahan Kabupaten Badung demi kepentingan masyarakat. “Program masyarakat yang disusun dengan baik agar bisa diusulkan secepatnya. Demikian pula penyusunan APBD 2021 yang dikelola secara transparan dan by sistem sesuai indikator yang sudah ditentukan, sehingga APBD sehat dapat terwujud, meskipun saat ini masih dalam kondisi pandemi,” ungkap Parwata. (Adv/balipost)
