NEGARA, BALIPOST.com – Ratusan warga yang terdampak banjir di dua dusun di Desa Pengambengan kesulitan air bersih. Pasalnya beberapa sumber air warga, seperti sumur ikut tergenangi air. Tim Reaksi Cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana Senin (12/10) hingga Selasa (13/11) mendistribusikan air bersih ke wilayah Pengambengan.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Jembrana I Gusti Ngurah Darma Putra Selasa (13/10) mengatakan pendistribusian air bersih terus menggunakan tangki air dari BPBD dibantu dari PDAM Jembrana untuk membantu warga yang terdampak banjir tersebut. Menurutnya setiap hari truk tangki air ke lokasi untuk distribusi air bersih.
Hal ini dilakukan lantaran, beberapa rumah warga yang terdampak banjir mengalami kesulitan air bersih. Sumber air terutama dari sumur bercampur dengan genangan air. Penanganan kedaruratan yang dilakukan, selain penyaluran air bersih di Pengambengan yang kebanjiran juga dilakukan pembukaan akses jalan dampak tanah longsor di sejumlah titik di Mendoyo dan Pekutatan. BPBD mengerahkan alat berat untuk memindahkan material yang menutupi jalan.
Sementara itu dari pengamatan, di beberapa titik di Pengambengan seperti di Banjar Munduk, Kedunen dan Kelapa Balian warga masih melakukan bersih-bersih pascabanjir. Air masuk hingga ke rumah warga, sehingga barang-barang di dalam juga ikut basah terendam air.
Perbekel Pengambengan Kamaruzaman sebelumnya mengatakan bantuan air bersih diharapkan agar warga bisa mendapatkan air bersih. Bantuan ini diperlukan sampai warga bisa memanfaatkan kembali air sumur mereka pascabanjir.
Diakuinya untuk banjir ini memang ada beberapa wilayah di Desa Pengambengan yang langganan banjir. Untuk solusi jangka panjang mengantisipasi banjir serupa, desa mengusulkan pembuatan drainase tembus ke kolam labuh di Pelabuhan Ikan Pengambengan. Sehingga air yang menggenang ke rumah warga bisa segera mengalir.
Menurutnya memang ada bekas saluran drainase lama tembus ke PPN Pengambengan. Tetapi harus dinormalisasi dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Sebab saluran itu melintasi aset kabupaten. Rencananya, desa mengajukan usulan ke pemkab, termasuk melalui DPRD Kabupaten Jembrana, agar secepatnya drainase tersebut bisa terealisasi. (Surya Dharma/balipost)
