Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet. (BP/Dokumen)

DENPASAR, BALIPOST.com – Desa adat selalu berperan dan diperankan. Juga terkait penanganan COVID-19. Demikian penegasan Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet saat menjadi salah satu pembicara dalam Webinar “Muputang Penyebaran COVID-19 dan Transformasi Pembangunan Bali Menuju Jagadhita” yang digelar lewat aplikasi Zoom, Jumat (23/10).

Menurutnya desa adat selalu dilibatkan karena hampir 90 persen masyarakat merupakan warga adat. Terlebih dalam masa pemerintahan Gubernur Bali, Wayan Koster.

Ia mengaku bersyukur dan berterima kasih karena pemerintah saat ini memberikan peran yang lebih banyak ke desa adat. Juga mengakui peran dan pentingnya keberadaan desa adat. “Desa adat lebih diperkuat dan didukung serta lebih diperankan. Sekarang ini ada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat di Bali. Bantuan disalurkan langsung ke rekening desa adat dan desa adat disediakan kantor,” jelasnya.

Baca juga:  Hampir 3 Minggu, Korban Jiwa COVID-19 Bali Terus Bertambah

Ia mengatakan perhatian ini berupaya diimbangi oleh majelis adat dengan bekerjasama selalu seiring sejalan antara majelis desa adat, pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh komponen yang ada. “Kami pada baret (sama-sama kencang),” jelasnya.

Desa adat lanjutnya menjadi salah satu komponen dalam penanganan COVID-19 di Bali. Ini, ujar Ida Panglingsir diwujudkan lewat Satgas Gotong Royong yang ada di masing-masing desa adat. “Ini yang bekerja terus, sampai kita mendapat pujian dari dunia, presiden, dan menteri karena Bali yang tidak menjalankan PSBB tapi bisa menekan jumlah penyebaran COVID-19,” paparnya.

Baca juga:  Sehari 1 Digit, Tambahan Kasus COVID-19 Bali Balik ke Belasan Orang

Namun, ketika ada tatanan hidup baru (new normal), kasus sempat melonjak menjadi 192 kasus per hari sehingga kembali dikeluarkan putusan yang membatasi jumlah umat saat menggelar ritual keagamaan. Pun pada saat ramai adanya demo penolakan UU Cipta Kerja, MDA kembali mengeluarkan keputusan yang membatasi jumlah peserta demonstrasi. “Setiap demo yang digelar di wilayah desa adat tidak boleh diikuti lebih dari 100 orang,” sebutnya.

Sementara itu, terkait webinar ini, penggagas dan juga moderator dari acara ini, I Dewa Gede Sugihamreta mengatakan penanganan COVID-19 perlu dilakukan hingga puputan. Ini memakai istilah Bali yang maknanya berjuang sampai titik darah penghabisan.

Baca juga:  Surat Keberatan Sidang Online dari Jerinx Diterima Pengadilan

Ia pun berharap kehadiran sejumlah pakar, termasuk Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Emil Salim bisa memberikan masukan sehingga Bali bisa mengentaskan COVID-19 dan membangun Bali yang jagadhita. “Kegiatan ini merupakan upaya urun rembug agar COVID-19 bisa ditangani secara tuntas dan mewujudkan Bali Jagadhita,” jelasnya.

Selain Emil Salim dan Putra Agung Sukahet, pembicara dalam webinar kali ini adalah Kepala Bappeda Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, Dr. I Gede Wardana, dr. Made Ady Wirawan, Ahmad Alghozi Ramadhan, dan Rangga Ferdiansyah. Sedangkan bertindak sebagai penanggap adalah Founder Yayasan Pembangunan Indonesia, Harris Siagian dan Ketua Umum Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP. (Diah Dewi/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *