MANGUPURA, BALIPOST.com – Pilkada Serentak di tengah pandemi COVID-19 dan aksi penolakan UU Omnibus Law dikhawatirkan membuat situasi Kamtibmas terganggu. Terlebih di media sosial beredar anggapan bahwa Polri merupakan alat pemerintah dalam membungkam demokrasi.
Oleh karena itu, Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi bertemu sejumlah organisasi pemuda, Sabtu (31/10). Pada saat itu, Kapolres Roby menyampaikan kepolisian bisa lebih mendekatkan dengan anak anak muda Bali.
“Pertemuan tersebut dikemas dalam bentuk FGD (focus grup discussion. Yang hadir dari JMSI Bali, IMM Bali, KMHDI, IMKI. Karena saat ini masih pandemi COVID-19, jumlah peserta dibatasi dan penerapan protokol kesehatan,” kata Kasubbag Humas Polres Badung Iptu Ketut Gede Oka Bawa, Minggu (1/11).
Dalam FGD tersebut, AKBP Roby berharap generasi muda harus terbiasa diskusi. Dengan berdialog bisa mengasah kepekaan untuk mendengar dan berbicara dengan mengontrol emosi.
Anak muda tidak boleh takut perubahan. “Mari kita sama-sama belajar bagaimana cara mendengar dan didengar,” tegasnya.
Mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Bali ini menjelaskan, Polri lahir karena proses demokrasi dari bangsa ini. Polri bagian dari pemerintah untuk ikut mensejahterakan rakyat. “Masyarakat sadar bahwa demokrasi ini dari rakyat untuk rakyat. Jika tidak ada pembatasan maka bisa terjadi chaos di masyarakat,” ujarnya.
Terkait pandemi, kata Roby semua negara terjangkit virus COVID-19. Sedangkan di Indonesia masih terjadi prokontra karena saat ini ada kegiatan pilkada yang diamanatkan Undang-undang. “Kenapa saya mengajak sharing anak muda, ingin mengetahui pergerakan anak muda di momentum hari Sumpah Pemuda dan kontribusinya saat Pilkada Badung di masa pandemi,” tegasnya. (Kerta Negara/balipost)
