DENPASAR, BALIPOST.com – Fasilitas kesehatan (faskes) menjadi elemen penting dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Bali. Jika diibaratkan dalam peperangan, maka faskes merupakan markas dan tenaga medis adalah tentaranya.
Oleh karena itu, untuk menjamin kekuatan dalam menghadapi pandemi, ketahanan markas penting menjadi perhatian pamerintah. Tidak hanya faskes negeri, faskes swasta juga mesti diperhatikan, karena turut berperan dalam penanganan Covid-19.
Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Bali dr. I.B. Gede Fajar Manuaba meminta pemerintah meningkatkan perhatian untuk meringankan pengeluaran faskes swasta untuk beroperasi. Menurutnya, yang paling masuk akal dilakukan adalah meringankan Pajak Bumi dan Bangunan, meringankan biaya listrik, serta biaya pengolahan sampah medis. ‘’Sampah medis mulai dari Rp 21 ribu sampai Rp 35 ribu per kilogram. Kami minta peran pemerintah daerah, tagihan PBB dikurangi, diringankan biaya listrik,’’ ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) ‘’Tanggap Covid-19’’ di Warung 63, Denpasar, Rabu (4/11).
Menurut Fajar Manuaba, saat ini faskes swasta sedang berupaya sekuat tenaga untuk bertahan menyambung nyawa agar tetap beroperasi. Sebab, ada rumah sakit swasta yang terpaksa tutup karena tidak mampu menalangi biaya operasional.
Oleh karena itu, untuk mencegah keroposnya sendi-sendi ketahanan faskes swasta, pemerintah daerah diminta segera turun tangan.
Hal serupa juga diungkapkan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali dr. I Gede Putra Sutedja. Ia menilai masih ada ketimpangan perhatian anggaran antara faskes negeri dan faskes swasta. Salah satunya terkait pemberian insentif kepada tenaga medis.
Atas kondisi itu, Sutedja menyoroti peran regulator yang telah menerbitkan regulasi terkait penanganan Covid-19. ‘’Kunci regulator adalah mengomunikasikan hal itu di tengah pandemi yang kacau balau. Harusnya duduk bersama dan berkolaborasi. Masyarakat adat dan dinas juga, agar 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak – red) bisa dilaksanakan semua elemen masyarakat,’’ paparnya.
Menurut Sutedja, guna memaksimalkan peran medis dalam menangani pandemi mesti dilakukan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan. Sebab, pandemi ini akan berlangsung lama, sehingga kuncinya adalah kekompakan faskes swasta dan faskes negeri.
Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang telah berupaya memberi insentif kepada tenaga medis. Selain itu, ia juga menyambut baik bahwa pemerintah telah memperbanyak mesin pengujian swab. Diharapkan langkah ini dapat menekan potensi perluasan pandemi di Bali.
Terkait pemberian insentif, Wakil Ketua IDI Denpasar dr. I Ketut Widiyasa juga mengakui masih terjadi ketimpangan. Menurutnya, mekanisme pencairan tidak sinkron, sebab ada instansi yang dapat mencairkan secara cepat, namun ada juga yang lambat. (Winatha/balipost)
