NEGARA, BALIPOST.com – Sejumlah warga di Jembrana yang tinggal di sisi utara jalan Denpasar-Gilimanuk belakangan mengeluhkan adanya pematokan tanah. Dari informasi, tanah-tanah yang dipatok itu rencananya digunakan jalur pembangunan Jalan Tol Denpasar-Gilimanuk.
Akan tetapi, ketika ditanyakan ke aparatur desa maupun pihak berkompeten lainnya, belum ada informasi resmi. Kondisi tersebut membuat warga resah.
Sebab, di antaran patok-patok sementara itu masuk di areal kebun atau pekarangan rumah tempat tinggal. “Sudah ada yang datang dan mengukur, disebut untuk tol. Di sini hampir lurus jalurnya dan lumayan banyak tanah warga yang kena,” ujar salah seorang warga yang enggan disebut namanya di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana.
Sejumlah warga lainnya di desa lain seperti di Gumbrih, Kecamatan Pekutatan dan Tukadaya, Kecamatan Melaya mengaku tiba-tiba tanahnya dipatok. Dari keterangan beberapa orang yang turun dan melakukan pengukuran itu, disebutkan survei jalur jalan Tol.
Sementara, dari pihak desa maupun Kecamatan belum mengetahui adanya kegiatan tersebut. Memang ada rencana pembangunan jalan Tol dari pemerintah pusat. Akan tetapi untuk di Jembrana belum mulai.
Karena tidak adanya pemberitahuan ini, informasi pun jadi simpang siur. Dari informasi, nantinya bila tanah atau rumah mereka masuk dalam jalur tersebut akan mendapat ganti untung harga tanah maupun bangunan. “Masalahnya ketika kami menanyakan ini ke desa maupun kecamatan, tidak mengetahui. Gambarnya saja tidak tahu, apalagi ada kegiatan patok mematok,” keluh salah seorang warga.
Beberapa warga bahkan juga mengaku didatangi oleh bank untuk diberikan fasilitas kredit apabila berkeinginan mencari kredit.
Terkait patok ini, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Jembrana juga mengaku belum ada pemberitahuan. Dan dipastikan bukan dari pihak BPN Jembrana.
Kepala ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana melalui Kasubag Tata Usaha, I Made Budi Arsa, dikonfirmasi Jumat (13/11) memastikan belum ada informasi terkait pematokan untuk Tol tersebut. Secara prosedur bila akan ada pembebasan lahan pembangunan infrastrutktur itu, ATR/BPN pasti akan dilibatkan.
“Kita belum ada, mungkin itu dari tim. Tapi memang kalau toh nanti untuk pembebasan lahan pembangunan infrastruktur atau proyek strategis nasional tentu melibatkan kami. Mungkin tahapannya belum masuk ke sana,” tandas Budi Arsa. (Surya Dharma/balipost)
