JAKARTA, BALIPOST.com – Bank milik pemerintah (BUMN) diminta segera melakukan penyesuaian terhadap kebijakan suku bunga acuan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Hal ini untuk mempercepat pergerakan ekonomi. Demikian dikemukakan Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta, dalam rilisnya yang diterima Senin (23/11).
Ia meminta agar bank-bank milik pemerintah secepatnya melakukan adjustment (penyesuaian). BI menurunkan Suku Bunga Acuan hingga ke angka 3,75 persen. “Agar ekonomi bisa bergerak lebih cepat, bank-bank milik pemerintah harus mempelopori dengan membuat kebijakan bunga murah dengan cara menurunkan suku bunga yang ada selama ini,” kata Legislator dari dapil Bali I itu.
Ia mengutarakan setidaknya ada beberapa hal yang bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh bank plat merah ke depannya agar dapat menurunkan suku bunga. “Cara pertama, kurangi biaya operasional yang tinggi dari Bank BUMN. Karena selama ini Bank-bank BUMN relatif lebih boros jika dibandingkan dengan Bank Swasta lainnya. Dengan efesiensi biaya operasional maka suku bunga bisa diturunkan,” kata Parta.
Kedua, lanjut dia, bank-bank BUMN mesti mengurangi pengendapan dana di bank. Untuk itu, sambung dia, hal yang paling penting dan harus dimulai yaitu dari menginstruksikan BUMN dan lembaga keuangan milik pemerintah untuk menyalurkan dananya ke kegiatan ekonomi produktif sepeti UMKM dan super ultra mikro. “Jangan melakukan usaha duit cari duit, itu tidak membuat ekonomi bergerak,” sindir Politikus PDIP itu.
Ketiga, kata Parta, kalau biaya operasionalnya sudah efisien maka NIM bisa ditekan dan bunga bisa diturunkan. Efisiensi tersebut, menurutnya, dapat dilakukan dengan menekan biaya operasional.
Selain itu, kata dia, penggunaan teknologi untuk merespon kebutuhan pembukaan jaringan yang luas dapat menurunkan biaya operasional. “Dan akhirnya menurunkan suku bunga kredit. Ingat BUMN itu adalah agen pembangunan jadi Bank-bank BUMN jangan terlalu banyak cari profit, minimal jalan dengan oprasional saja sehingga suku bunga bisa turun, dan efeknya pasti investasi akan lebih banyak dan masif, dunia industri bisa jalan dan ekonomi bergerak, tenaga kerja bisa tumbuh dan negara dengan sendirinya dapat pajak,” tegasnya. (kmb/balipost)
