BANGLI, BALIPOST.com – Fraksi-fraksi di DPRD Bangli menyampaikan pemandangan umumnya terhadap rancangan APBD Bangli Tahun 2021 yang diajukan eksekutif dalam rapat paripurna di DPRD Bangli, Selasa (24/11). Ada beberapa hal menjadi sorotan dari fraksi-fraksi. Salah satunya soal kemandirian anggaran Pemkab Bangli.
Sorotan soal kemandirian anggaran dikemukakan Fraksi PDIP. Ketua Fraksi PDIP Nengah Dwi Madya Yani mengatakan dari hasil pemeriksaan BPK kemandirian anggaran Pemkab Bangli sangatlah lemah.
Selama ini pembangunan di Kabupaten Bangli ketergantungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Untuk membangun pondasi-pondasi dan struktur pembangunan di Kabupaten Bangli diperlukan komunikasi-komunikasi yang intensif dengan pemerintah Provinsi dan Pusat. “Bagaimana langkah-langkah strategis Pemerintah Daerah menyelesaikan persoalan dimaksud?” tanya Madya Yani dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bangli Ketut Suastika.
Fraksi PDIP juga menyoroti Indeks pembangunan manusia (IPM) Bangli yang sangat rendah yaitu 6,9. Bangli menempati nomor dua dari bawah dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali. “Ini diharapkan mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Bangli,” kata Madya Yani.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDIP juga meminta agar penganggaran belanja tak terduga (BTT) dalam rangka penanggulangan dan penanganan covid-19 wajib diprioritaskan. Sehingga penanganan di bidang kesehatan, dampak ekonomi dan dampak sosial dapat dilaksanakan secara optimal.
Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui pembicaranya I Made Krisnawa menyampaikan bahwa pandemi covid-19 masih ada belum titik terang ke arah yang lebih baik. ini mempengaruhi semua asumsi pendapatan dan belanja daerah pada RAPBD 2021.
Pendapatan daerah akan tertekan karena rendahnya PAD serta pendapatan lainnya. “Mohon dijelaskan strategi untuk mencapai target pendapatan tersebut,” kata Krisnawa.
Selain itu, Demokrat juga mempertanyakan program dan kebijakan yang dirancang Pemkab Bangli utnuk memulihkan perekonomian masyarakat. Menurut Krisnawa bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk pada masa pandemi seperti sekarang ini perlu kiat-kiat pemulihan dari pemerintah.
Dalam rapat yang dihadiri Sekda Ida Bagus Giri Putra, Fraksi Restorasi Hati Nurani juga menyampaikan pemandangan umumnya. Melalui pembicara I Ketut Guna, fraksi Restorasi Hati Nurani meminta eksekutif dalam hal ini bupati agar dimasa pembahasan ranperda APBD lebih serius dan mengikuti tahapan dengan tepat waktu. Sehingga di dalam pembahasan RAPBD menghasilkan APBD yang berkualitas dan tepat sasaran.
Sementara itu dalam rapat paripurna Selasa siang dari pihak eksekutif belum memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi. Dijadwalkan penyampaian jawaban eksekutif akan dilaksanakan pada rapat paripurna Rabu (25/11). (Dayu Swasrina/balipost)
