DENPASAR, BALIPOST.com – DPRD Bali menyampaikan pendapat akhir dan rekomendasi terhadap Ranperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna di gedung dewan, Senin (30/11). Tahun 2021, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 6,035 triliun lebih.
Sedangkan belanja daerah dirancang sebesar Rp 8,540 triliun lebih. “Belanja daerah terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 4,714 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp 2,191 triliun lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp 54 milyar, dan belanja transfer sebesar Rp 1,580 triliun lebih,” ujar Koordinator Pembahasan Ranperda APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021, Gede Kusuma Putra.
Menurut Kusuma Putra, anggaran belanja telah dialokasikan untuk prioritas pembangunan. Diantaranya, Pangan, Sandang, dan Papan dengan alokasi sebesar Rp 177 miliar lebih; Pendidikan dan Kesehatan dengan alokasi Rp 3,061 triliun Lebih; Jaminan sosial & Ketenagakerjaan sebesar Rp 58 miliar lebih; Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya sebesar Rp 555 miliar Lebih; Pariwisata sebesar Rp 18 miliar Lebih, Infrastruktur sebesar Rp 2 triliun lebih, dan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp 2 triliun lebih.
“Alokasi anggaran belanja yang bersifat wajib juga telah dipenuhi,” imbuh Politisi PDIP ini.
Diantaranya, lanjut Kusuma Putra, fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp 2,319 triliun lebih atau 27,16% dari total belanja daerah. Kemudian fungsi kesehatan dialokasikan sebesar Rp 741,944 miliar lebih atau 9,32% dari total belanja daerah di luar Gaji dan Tunjangan, serta anggaran infrastruktur sebesar Rp 2 triliun Lebih atau 28% lebih dari total belanja.
Sementara defisit dirancang sebesar Rp 2,504 triliun lebih. Dalam hal ini, -41,50% dari total pendapatan atau 29,33% dari total belanja. Nantinya, defisit akan ditutup dari pembiayaan bersih sebesar Rp 2,504 triliun lebih dengan rincian penerimaan pembiayaan yang bersumber dari proyeksi SiLPA Tahun 2020 sebesar Rp 1,049 triliun lebih, pinjaman daerah sebesar Rp 1,5 triliun lebih, serta ada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 45 miliar untuk penyertaan modal.
Pihaknya juga menyampaikan dua buah rekomendasi untuk eksekutif. “Pertama, dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata perlu terus ditingkatkan melalui program pembangunan ekonomi di berbagai sektor terutama di sektor primer dan sekunder,” ucapnya.
Kusuma Putra menambahkan, penekanan pembangunan ekonomi di sektor primer dan sekunder akan menjadikan daya tahan ekonomi Bali semakin kuat dan kokoh. Ini lantaran ada keseimbangan struktur ekonomi yang baru, sekaligus adanya penyerapan lapangan kerja yang cukup besar.
Rekomendasi kedua, menyangkut dukungan dewan terhadap upaya Gubernur untuk memanfaatkan fasilitas Pinjaman PEN sebesar Rp 1,5 triliun. Hal ini terkait dengan rencana Pembangunan Pusat Kebudayaan di Desa Gunaksa Kabupaten Klungkung yang sudah tentu didahului dengan berbagai pertimbangan dan kajian mendasar.
Diantaranya menjadikan tanah-tanah terlantar menjadi produktif, mendukung pembangunan sektor Pariwisata, sekaligus membuat keseimbangan pembangunan serta adanya penyerapan tenaga kerja lebih dari 12 ribu orang. “Namun demikian tidaklah berlebihan kalau kami Dewan mengingatkan atau memberi catatan perlunya dilengkapi dengan kajian-kajian,” imbuhnya.
Kajian itu, kata Kusuma Putra, meliputi aspek yuridis, mitigasi bencana, amdal dan study kelayakan serta didokumentasikan dengan baik sekaligus menekankan untuk pelaksanaan proyek dilakukan secara transparan dan akuntabel serta bebas dari korupsi. (Rindra Devita/balipost)
