MANGUPURA, BALIPOST.com – Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 kembali digelar meski di tengah pandemi COVID-19. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi membuka acara itu di Nusa Dua, Kamis (10/12).
Disaksikan dari kanal YouTube MOFA Indonesia, Menlu Retno menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai dan praktik demokrasi selama dan setelah pandemi COVID-19. Ia mengatakan beberapa performa terbaik dalam menanggulangi COVID-19 ditemukan negara yang menjalankan demokrasi.
Di hadapan sejumlah kepala delegasi asing dan Gubernur Bali I Wayan Koster, dan eks menteri luar negeri RI, Hassan Wirajuda, yang mengikuti langsung jalannya acara di Nusa Dua, Retno mengatakan demokrasi merupakan hal yang penting. Untuk itu, keberadaan pandemi tidak boleh mengurangi komitmen negara-negara terhadap demokrasi.
Sebaliknya, demokrasi juga jangan jadi penghalang upaya pemerintah menanggulangi dan mengendalikan COVID-19. Terkait tujuan itu, Retno menyampaikan ada tiga elemen yang dapat memastikan nilai-nilai dan praktik demokrasi tetap terjaga selama dan setelah pandemi. Pertama, Retno mengusulkan pentingnya mengembalikan kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Kepercayaan dan keterlibatan publik merupakan kunci untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, antara lain keterbukaan dan partisipasi aktif masyarakat. Menurut Retno, keterlibatan organisasi masyarakat sipil juga dapat membantu kembalinya kepercayaan publik terhadap demokrasi. “Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Kedua, Retno menyampaikan nilai-nilai demokrasi juga harus dipertahankan pascapandemi. Ia menyebut pandemi menunjukkan ada banyak tantangan yang dihadapi dalam praktik demokrasi. “Inisiatif Kawal COVID-19 merupakan inisiatif yang diperuntukkan bagi penanganan COVID-19 dalam upaya berdemokrasi,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa kemarin Indonesia menggelar Pilkada Serentak 2020. Disebutkannya implementasi protokol kesehatan diterapkan dengan ketat saat masyarakat menjalankan demokrasi.
Ketiga, ia menekankan pentingnya solidaritas dalam menjaga nilai demokrasi. “Untuk Indonesia, menyeimbangkan antara hak individu dan kesejahteraan komunitas bisa dilakukan melalui perspektif solidaritas. Solidaritas artinya kita memahami pemenuhan hak-hak pribadi diikuti oleh tanggung jawab untuk taat terhadap aturan yang dibuat untuk kepentingan bersama,” kata Retno.
Bali Democracy Forum merupakan pertemuan lintas negara dan lintas lembaga yang digagas dan digelar oleh Indonesia rutin tiap tahun sejak 2008. Forum tersebut mempertemukan setidaknya lebih dari 50 negara sebagai peserta, 73 negara sebagai pengamat, dan 10 organisasi internasional yang berkedudukan di wilayah Asia Pasifik.
Berbeda dari perhelatan sebelumnya, BDF ke-13 diadakan secara terbatas, yaitu hanya dapat diikuti tidak lebih dari 50 peserta karena adanya pandemi COVID-19. Namun peserta lain dapat mengikuti jalannya acara dari ruang virtual yang disediakan oleh penyelenggara, yaitu melalui laman Youtube dan aplikasi video konferensi.
Sementara itu, mereka yang dapat mengikuti jalannya acara secara langsung adalah kepala delegasi atau perwakilan dari negara peserta, pengamat, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jakarta dan mendaftar terlebih dahulu ke penyelenggara. (Diah Dewi/balipost)
