DENPASAR, BALIPOST.com – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di enam kabupaten/kota di Bali telah usai. Tinggal menunggu hasil, meski dari proses hitung cepat telah terlihat siapa pasangan calon (paslon) yang unggul di masing-masing daerah.
Namun, para paslon yang dipercaya masyarakat menjadi pemimpin untuk lima tahun ke depan sejatinya belum bisa berpuas diri. Pasalnya, ada tantangan besar yang harus dihadapi sebagai pemimpin di tengah pandemi, yakni menjaga stabilitas ekonomi di daerahnya. “Tantangan ke depan amat sangat berat, karena dari sudut pandang ekonomi Bali ada pada kondisi yang lebih parah dibandingkan dengan rata-rata nasional dan lebih parah dibandingkan dengan beberapa daerah yang lain,” ujar akademisi Universitas Udayana (Unud) Prof. Wayan Ramantha, Kamis (10/12).
Untuk menapaki perjalanan kepemimpinan tersebut, kata Ramantha, diperlukan pemimpin visioner yang bisa memikirkan ide-ide kreatif untuk menyeimbangkan ekonomi Bali secara geografis. Karena seperti diketahui, Bali Utara, Timur dan Barat amat sangat tertinggal dibandingkan dengan Bali Selatan. “Diperlukan pemimpin baru Bali Timur maupun di Barat yang memiliki ide-ide memajukan perekonomian daerahnya masing-masing supaya seimbang dan tidak terlalu pincang. Dalam jangka waktu yang lama, posisinya harus setara dengan Bali Selatan,” katanya mengingatkan.
Ramantha menambahkan, setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, maka ide kreatif para pemimpin baru sangat diperlukan untuk menyeimbangkan ekonomi mereka yang notabene tidak hanya bisa mengandalkan sektor pariwisata saja seperti di Bali Selatan, melainkan harus mencari ide menggarap sektor ekonomi lain.
Ia menegaskan, Bali memang identik dengan pariwisata. Di semua wilayah di Bali, pariwisata memang harus berkembang. Bersamaan dengan itu, harus dikombinasikan dengan sektor lain yaitu pertanian, perdagangan dan jasa. “Jadi itu yang harus menjadi program strategis mereka dalam lima tahun ke depan dalam rencana pembangunan jangka menengah, harus menyeimbangkan sektor geografis dengan sektor ekonomi,” katanya.
Menurut Ramantha, pelayanan kepada masyarakat dalam hal memajukan sektor swasta harus menjadi program para paslon terpilih. Pelayanan perizinan yang cepat, seiring dengan adanya UU Omnibus Law, tidak akan berarti apa-apa jika pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak mampu mengimplementasikannya pada dunia usaha di daerahnya masing-masing.
Harus ada strategi agar pelayanan pada masyarakat di bidang ekonomi semakin menggeliat. Pelayanan yang cepat, tidak berbelit-belit, akan sangat membantu sektor swasta di daerahnya masing-masing. Jika sektor swasta maju tentu akan meningkatkan pajak dan PAD, sehingga pemimpin lebih mudah dalam menjalankan program-programnya. “Karena ke depan anggaran harus berasal setinggi-tingginya dari PAD, sehingga mempermudah perizinan dan memfasilitasi sektor swasta, baik dari sisi teknologi maupun marketing akan sangat membantu dunia usaha,” tegasnya.
Ramantha mengingatkan, koordinasi pemimpin daerah kabupaten/kota dengan provinsi dan pusat harus harmonis. Saat pilkada, mereka boleh berbeda warna, tetapi ke depan mereka adalah pemimpin daerah Bali yang harus berkoordinasi memajukan daerahnya. “Koordinasi harus harmonis menuju one island management,” katanya. (Citta Maya/balipost)
